PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Gerakan Mahasiswa Anak Buruh, yang terdiri dari golongan elemen mahasiswa, BEM, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), di Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat sambutan positif dari DPRD Provinsi Kalteng.
Aksi yang menyuarakan hak-hak rakyat, Peringatan buruh Internasional, dan evaluasi pembangunan, hingga Hari pendidikan Nasional tersebut dinilai sejalan dengan temuan dan catatan pengawasan dewan di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Kalteng, Junaidi, mengapresiasi kebebasan berpendapat mahasiswa di jalanan, ia mendorong agar pergerakan ini dilanjutkan ke meja perundingan yang lebih konkret.
“Kami dari DPRD menyambut positif atas seluruh gerakan dan aksi teman-teman mahasiswa. Apa yang disampaikan tadi sejujurnya sudah menjadi catatan kita bersama di dewan, ” ujar Junaidi saat diwawancara awak media di tengah-tengah aksi massa.
Junaidi juga berharap ada tindak lanjut berupa audiensi yang menghadirkan langsung Gubernur Kalteng selaku eksekutor kebijakan.
“Harapan kita nanti kegiatan ini ada tindak lanjut di mana Pak Gubernur bisa hadir langsung, sehingga eksekusinya bisa dilaksanakan,” tambahnya
Hal menarik yang disoroti oleh anggota dewan tersebut dalam pertemuan tersebut adalah perlunya memikirkan nasib para mahasiswa pengunjuk rasa pasca-lulus dari perguruan tinggi.
“Yang kita rumuskan sekarang bukan hanya masalah saat ini. Mahasiswa yang masih kuliah, kira-kira setelah lulus nanti jadi apa? Ini perlu dirumuskan bersama-sama pemerintah, ” tuturnya
Ia menekankan. Bahwa perumusan kebijakan pendidikan dan ekonomi harus berdampak jangka panjang, agar tidak menciptakan pengangguran terdidik yang baru.
“Jangan sampai hari ini kita demo memperjuangkan rakyat, tapi besok setelah lulus kuliah justru jadi pengangguran,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Junaidi menyarankan agar mahasiswa, OKP, dan pemerintah daerah segera duduk dalam satu meja untuk membicarakan kebijakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan tenaga kerja secara konkret, dengan pengawalan penuh dari pihak legislatif. (her)
