PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Kalteng Komisi I, Purdiono, menyoroti daya rusak jalan yang disebabkan armada PBS, dan minimnya kontribusi para pengusaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalteng.
Ia menduga masih banyak kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kalteng namun menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat dari luar daerah (Non-KH).
Kondisi ini, kata Purdiono, menciptakan kerugian ganda bagi daerah. Di satu sisi infrastruktur daerah hancur lebur, di sisi lain daerah tidak menerima sepeser pun dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Kita patut mempertanyakan, apakah mobil-mobil PBS itu membayar pajak di Kalteng? Jangan-jangan platnya bukan plat Kalteng. Kalau begitu, kita rugi dua kali. Sudah tidak mendapat kontribusi pajak kendaraan bermotor, jalan kita pun rusak dilewati,” ujarnya kepada awak media, Selasa (2/6/2026).
Dia pun mengingatkan bahwa ketidakadilan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah harus dihentikan.
“Pemerintah pusat mengambil sumber daya alam kita, sementara DBH-nya dipotong. Kita mendesak pusat agar betul-betul memperhatikan hal ini, ” tambahnya
Ia juga menegaskan, kekayaan sumber daya alam Kalteng selama ini terus dikeruk, namun porsi Dana Bagi Hasil (DBH) ke provinsi kerap kali disunat.
“Jangan sampai sumber daya alam kita diangkut, tapi kita di daerah hanya ditinggali jalan hancur dan konflik sosialnya saja,” tukasnya.
Ke depan, dia memastikan bahwa Komisi I DPRD Kalteng akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat ini secara resmi kepada kementerian terkait di tingkat pusat. Hal ini agar tata kelola infrastruktur dan perizinan lintas kendaraan PBS dapat segera dievaluasi. (her)
