Tim gabungan yang terdiri dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), DLH, Satpol PP Kota Palangkaraya, dan Satpol PP Provinsi Kalteng, bergerak turun ke lapangan melakukan upaya pengawasan, pendataan, dan penetapan pajak terhadap reklame yang bersifat komersil.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Melalui Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda). Terus melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Murung Raya, Kalteng melaksanakan sosialisasi Pajak TER (Tarif Efektif Rata-rata) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Sosialisasi berlangsung di Aula Setda Cahai Ondhui Tingang Gedung B di Puruk Cahu, Selasa (25/6).
Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati menjelaskan penyebab realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotim tahun anggaran 2023 yang tidak mampu mencapai target karena dipengaruhi penurunan realisasi penerimaan pajak, di antaranya pajak sarang burung walet dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Aktris sekaligus presenter Enzy Storia mengungkapkan kekesalannya di akun media sosialnya karena pajak yang diterapkan pada dirinya sudah di luar akal sehat. Alhasil, sindiran Enzy Storia ini kemudian memunculkan narasi 'istri PNS Menyerang PNS.'
Penjabat Bupati Lamandau Lilis Suriani menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB/Pajak Galian C) di aula BPKPD Kabupaten Lamandau. Galian C menjadi salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gunung Mas melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat, meminta dengan perusahan besar swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan kepala sawit, agar secepatnya membayar kewajiban seperti pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB.
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Seruyan, Drs. H. Djainuddin Noor mengajak masyarakat Seruyan untuk segera melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 sebelum tanggal 31 Maret 2024 dan SPT PPh Badan paling lambat tanggal 30 April 2024 serta melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP dalam acara Pekan Panutan SPT Tahunan 2024.
Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Seluruh masyarakat Kabupaten Katingan diminta untuk melaporkan pajaknya, terkait dengan SPT tahunan, serta memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
JAKARTA – Penyetoran dividen dan pajak kepada negara merupakan salah satu bentuk komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam memberikan economic value bagi negara. Jumlah setoran dividen dan pajak dari BRI tercatat telah mencapai Rp149,2 triliun dalam lima tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2019 hingga 2023.
