PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan seluruh masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan dibahas lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran (Banggar). Pembahasan lanjutan dilakukan setelah jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, mengatakan jawaban gubernur telah disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalteng yang mewakili gubernur pada rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kalteng, Jalan Ahmad Yani.
“Jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi pada hari ini telah disampaikan oleh Wakil Gubernur yang mewakili Gubernur Kalteng,” kata Riska, Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalteng mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali menjadi salah satu indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Provinsi Kalteng telah meraih opini WTP sebanyak 12 kali secara berturut-turut, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Meski demikian, Riska menegaskan berbagai catatan, masukan, dan usulan dari fraksi-fraksi tetap akan menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan untuk menyempurnakan substansi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Berbagai hal yang masih memerlukan perbaikan akan dibahas lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran. Apabila terdapat masukan atau pandangan fraksi yang belum terakomodasi dalam jawaban Gubernur, hal tersebut juga akan menjadi bagian dari pembahasan di Banggar,” lanjutnya.
Menurut Riska, salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalteng. Harapan tersebut juga disampaikan Wakil Gubernur dan dinilai sejalan dengan pandangan fraksi-fraksi DPRD.
“Wakil Gubernur juga menyampaikan harapan yang sejalan dengan pandangan fraksi-fraksi, yakni agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan secara merata,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerataan pembangunan harus mencakup berbagai sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diharapkan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan daerah ke depan.
“Sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan merupakan beberapa bidang yang menjadi perhatian untuk terus diakomodasi dalam upaya pemerataan pembangunan di Kalteng,” tutupnya. (adr)
