Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang II di Aula Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (14/7).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungj
DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan Rancangan Perat
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan SILPA APBD 2025 sebesar Rp60,41 miliar berasal dari efisiensi anggaran dan faktor teknis, bukan akibat kegagalan pelaksanaan program strategis daerah.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggu
Wali Kota Palangka Raya menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi DPRD terkait dua raperda dan menegaskan komitmen melanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi NasDem DPRD Gunung Mas mengusulkan SiLPA 2025 sebesar Rp8,47 miliar diprioritaskan untuk memperbaiki sekitar 20 jembatan rusak yang dinilai membahayakan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan III
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lamandau, H. Rere Nor Edimansyah, menilai Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menunjukkan kinerja yang baik dan berhasil dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Murung Raya
DPRD Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menyebut efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan program wajib yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo. Menyampaikan, Gubernur H Agustiar Sabran mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar lebih cermat dalam penyusunan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), menyambut baik pandangan dan dukungan konstruktif dari DPRD, terkait nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan pemandangan umum fraksi menanggapi pidato pengantar gubernur atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapat
DPRD Kota Palangka Raya resmi mengesahkan perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025, Jumat (8/8/2025).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo secara resmi membuka Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah, M. Katma F. Dirun, membuka Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (21/1).Â
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin (Kotim) telah menetapkan target pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp 2,28 triliun.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugianto Sabran, menargetkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Tahun Anggaran 2024.
Sekretaris  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Marudin. Mengatakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk hadir dalam rapat kerja pembahasan APBD 2025 antara komisi-komisi DPRD dan mitra kerja terkait.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Rancangan tersebut disampaikan pada rapat paripurna ke delapan masa persidangan satu tahun sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, Selasa (12/11).
Sejak dilantik pada Agustus lalu, unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga kini belum terbentuk secara definitif. Kondisi ini berdampak pada molornya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalteng 2025, padahal bulan Oktober sudah memasuki tahapan pembahasan.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengungkapkan bahwa dalam minggu-minggu terakhir Agustus ini, pihaknya akan dihadapkan pada sejumlah agenda penting, terutama dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
