Pemerintahan Desa (Pemdes) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, diminta tidak bergantung pada Alokasi Dana Desa atau ADD dan Dana Desa atau DD untuk melakukan pembangunan. Tetapi Pemdes harus mampu berinovasi menggali potensi-potensi usaha di desa yang bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Langkap. Mendorong adanya upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya di daerah ini secara berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan SDM berkelanjutan tentu hal itu akan berdampak positif bagi daerah, sebab setiap program strategis kedepannya bisa dimanfaatkan lebih optimal.
- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Memey Wulandari mengajak seluruh masyarakat Kotim untuk lebih peduli terhadap pemeliharaan fasilitas umum.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Modika Latifah Munawarah. Meminta pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perhubungan (Dishub), bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotim untuk mencegah dan melarang truk angkutan masuk kota Sampit.
Sebanyak 39 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),melakukan reses ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.Â
Ketua Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun. Bersama anggota Komisi II yang membidangi masalah sampah melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 14.
Ketua komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj Mariani. Mengatakan miris dengan kondisi daerah. Pasalnya banyak masyarakat di daerah ini yang harus berusan dengan hukum karena nekat mencuri tanda buah sawit (TBS) milik perusahaan. Mestinya pemerintah daerah tidak tutup mata dengan hal ini
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol, Mendorong kepada pemerintah daerah hingga ke tingkat desa supaya melakukan jemput bola turun kemasyarakat atau melalui RT setempat untuk melakukan pendataan terhadap warganya yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan secara gratis dari pemerintah. Terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonominya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah. Memdorong seluruh masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sawit. Supaya mengurus Legalitas kebunnya dan pemerintah daerah harus mempermudah dalam pengurusannya .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengelar rapat dengar pendapat (RDP). Terkait Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Anggota komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Abdul Kadir. Mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim untuk tidak bermain judi online.Â
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Rudianur. Meminta pemerintah kabupaten dapat memaksimalkan pelayanan publik untuk masyarakat sampai ke desa-desa terpencil atau pelosok.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M. abadi Meminta kepada kepela daerah supaya rutin melaksanakan Tes urine terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu Pegawai Negeri Sipil, Tenaga kontrak dan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim, hal itu guna memastikan apa ASN tersebut tidak mengonsumsi narkoba (sabu) dan obat obatan terlarang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah. Mengungkapkan keprihatinan terhadap terhambatnya proyek pembangunan Puskesmas di Kecamatan Parenggean akibat kesalahan pihak ketiga.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan siap mendukung terhadap pengembangan Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) menjadi pasar modern yang dilengkapi dengan tempat wisata.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Melalui Komisi III mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit. Untuk membahas berbagai langkah peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Kotim yang selama ini di keluhkan oleh masyarakat.
Penumpukan sampah terjadi di Jalan Sawit Raya Kelurahan Pasir Putih, Kacamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah banyak disorot di media sosial. yang memunculkan sentimen negatif dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit bersama Komisi II DPRD Kotim dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan setempat.
Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mengundang keprihatinan dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).Terkait kasus tersebut pemerintah daerah diminta untuk melakukan evaluasi serius terhadap para ASN yang ada di Kabupaten ini.
nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2024 Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di tolak Oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dra.Rinie. Mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). Terutama menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 ini.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Rudianur. Mengimbau masyarakat untuk taat membayar pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 sudah di depan mata. Diperlukan kepala daerah yang memiliki kapasitas mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Kesuksesan Pilkada ada di tangan semua pihak, salah satunya di kalangan pemuda.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah. Mengingatkan perusahan swsata yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Supaya menjaga kolam limbahnya supaya tidak meluap ataupun jebol karena banjir.
Tenaga kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu ujung tombak dalam menjalankan setiap program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Maka kedisiplinan tenaga kesehatan dan pendidikan sangat diperlukan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga desa.
Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta kreatif dalam mengelola lahan tidur yang dimiliki. Masyarakat sebaiknya mulai berpikir untuk berinvestasi dengan menggarap lahan, apalagi pemerintah sudah melakukan berbagai program yang tujuannya untuk mendorong perekonomian rakyat di daerah.
Suksesnya pembangunan di tingkat desa tentu perlu dukungan semua pihak. Baik masyarakat sebagai objek pembangunan. Terkait hal itu, Camat diminta turut aktif dalam mengawal proses pembangunan di tingkat desa.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Eddy Mashami mendorong agar semua Kepala desa yang ada di Kabupaten Kotim dapat berkreasi dalam menggali potensi desa, dengan melihat Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerahnya masing-masing.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Chindy Maulidtika Yunifa. Meminta kepada pihak swasta atau investor khususnya yang ada di Kabupaten Kotim. Agar turut mendukung program pemerintah terutama terkait pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Hairis Salamad. Menilai penyelesaian pembangunan di bidang infrastruktur khususnya jalan, yang menghubungkan pusat kabupaten ke kecamatan-kecamatan masih menjadi kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun. Menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) I Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kotim, yang di gelar di salah satu hotel di Kota Sampit, Kamis (31/10).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotim Angga Aditya Nugraha. Menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci, untuk memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur. Mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan petani lokal, khususnya yang berada di wilayah selatan Kabupaten Kotim.
DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah untuk pembinaan atlet lokal guna meraih prestasi di tingkat nasional, karena sudah ada beberapa cabang olahraga (cabor) di Kotim memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah nasional.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan inspeksi mendadak (sidak), di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit. Setelah sebelumnya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait pelayanan medis.
Setiap tanggal 28 Oktober rakyat Indonesia bersama-sama memperingati Sumpah Pemuda. Pasalnya, Sumpah Pemuda dicetuskan pada 28 Oktober 1928. Tepatnya dalam Kongres Pemuda II. Makna Sumpah Pemuda memiliki arti mendalam bagi sejarah bangsa, dan isi Sumpah Pemuda ialah ikrar bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah memprogram berobat gratis bagi masyarakat tidak mampu. Melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang didanai oleh pemerintah daerah. Dan saat ini sudah 98 persen penduduk kabupaten Kotim terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah. Menekankan perlunya perhatian serius terhadap ketersediaan tenaga medis di beberapa wilayah kecamatan yang ada di kabupaten ini. Terutama di wilayah utara, karena kekurangan dokter di daerah tersebut menjadi persoalan mendesak yang memerlukan solusi konkret dari Pemerintah Kabupaten Kotim.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur. Meminta pemerintah daerah setempat lebih transparan soal anggaran pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari berbagai sumber.
Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim). Meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan inovasi dan strategi baru dalam meningkatkan pendapatan. Serta menyelenggarakan program pembangunan. Dan menekankan pentingnya penggalian potensi daerah, agar pembangunan lebih optimal dan tidak hanya bergantung pada APBD.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Adapun, saat ini tahapan kampanye sedang berlangsung, tepatnya dari 25 September hingga 23 November 2024.
Kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit belakangan kembali mendapat sorotan setelah adanya keluhan keluarga pasien atas pembatalan nomor antrean online secara sepihak oleh pihak rumah sakit.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah. Meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menggencarkan sosialisasi terkait demam berdarah dengue (DBD) seiring dengan masuknya musim hujan.
Kualitas pelayanan di RSUD dr Murjani Sampit belakangan kembali mendapat sorotan. Setelah adanya keluhan keluarga pasien yang mengaku antreannya melalui aplikasi JKN online dibatalkan secara sepihak, karena kuota penuh dan tidak bisa mendaftar di hari yang sama.
Saat dilaksanakan rapat kompilasi Ketua Komisi I Angga Aditya Nugraha. Menyampaikan hasil pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2024 dengan mitra kerjanya. Ada sejumlah kecamatan yang belum membayarkan hak pegawainnya.
Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyampaikan laporan hasil rapat mitra kerja tentang rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2024, di Rapat Kompelasi yang di laksanakan ruang rapat DPRD Kotim, Senin (21/10)
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Hafiz. Mempertanyakan adanya penambahan anggaran dalam rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun anggaran 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum dibayarkan sejak Bulan Agustus 2024 dan selanjutnya tidak sampai ada keterlambatan lagi.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun telah menetapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim yang dinahkodai Marudin dari Fraksi PKB. Dengan ditetapkannya Bapemperda kiranya dapat melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dengan baik.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Noor Aprilly, mendorong pihak terkait, agar membuat pos pelayanan terpadu (posyandu) lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kunjungan masyarakat.
Syahbana dari Fraksi NasDem sukses terpilih dan menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kotim periode 2024-2029. Ketua BK dinilai sebagai posisi strategis yang bertanggung jawab menjaga etika dan perilaku para anggota DPRD.
Syahbana dari Fraksi PKS-Nasdem resmi menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk masa jabatan 2024-2029. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kotim, Senin, (14/10) kemarin
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah resmi menetapkan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk periode 2024-2029.
Desa Rantau Suang Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dilanda banjir dengan kedalaman mencapai satu meter. Banjir diduga kiriman dari wilayah hulu atau dataran lebih tinggi yang diguyur hujan hingga menyebabkan sungai meluap, sedangkan untuk Desa Rantau Suang waktu itu tidak ada hujan.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah. Mendorong pemerintah daerah (Pemda) setempat segera memantapkan rencana outsourcing dalam rangka mengantisipasi penghapusan tenaga honorer.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mengatakan akan bergerak cepat dengan langsung membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) usai pelantikan pimpinan definitif ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kotim Masa Jabatan Tahun 2024-2029, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (14/10).
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Syahbana. Mendorong pemerintah kabupaten untuk lebih serius lagi dalam memperluas pengembangan ikan air tawar. Guna meningkatkan produksi perikanan masyarakat khususnya di wilayah utara.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Noor Aprilly. Menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap terjadi kebakaran. Pasalnya, masih sering terjadi kebakaran di wilayah Kabupaten Kotim.
Pelantikan unsur pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dijadwalkan Senin 14 Oktober 2024, karena Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah ditandatangani
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Paliansyah. Meminta pemerintah kabupaten untuk segera melengkapi fasilitas pendidikan di seluruh sekolah yang ada di daerah ini.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M.Abadi. Mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kotim agar mempersiapkan pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan matang.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah. Kembali mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa (Kades) di wilayah setempat, agar bisa terus memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Mengingatkan, sekaligus meminta kepada pemerintah kabupaten setempat, agar lebih meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah. Karena mengacu pada pada tahun anggaran 2023 lalu realisasi pendapatan dan belanja daerah yang tak capai target.
Beasiswa Gerbang Mentaya merupakan program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Guna membantu meringankan biaya pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini Program ini dibuka khusus bagi warga Kabupaten Kotim.
Saat ini seluruh unsur pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah ditetapkan. Tetapi untuk pelantikannya belum dilakukan kerena masih menunggu surat keputusan  (SK) dari Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Hingga saat ini belum bisa menentukan penjadwalan pelantikannya.
Ketua Definitif DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mengatakan akan mempercepat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setelah pelantikannya nanti.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dra.Rinie meminta penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahapan Pilkada.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lomban Gaol. Berharap perbaikan Jalan Lingkar Selatan Sampit dapat segera terlaksana dan tidak kembali tertunda.
Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Shalahudin. Mengevaluasi rencana pembangunan Jembatan Mentaya dan mengalihkan prioritas untuk pembangunan jalan di wilayah seberang Sungai Mentaya.
Ribuan bibit ikan yang di lepas di sungai mentaya baru-baru ini oleh salah satu perusahaan swasta di daerah ini, mendapatkan nilai positif dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) periode 2024-2029, H. Hairis Salamad. Mengingatkan sekaligus meminta kepada para investor yang berivestasi di daerah ini agar dapat memperbanyak menyerap tenaga kerja lokal sebagai upaya mengurangi pengangguran.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalteng), H. Suprianto. Meminta pemerintah kabupaten mempercepat upaya rekonstruksi fungsi drainase agar Kota Sampit tidak terus-menerus dilanda banjir, apabila terjadi hujan lebat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalteng), H. Suprianto. Meminta pemerintah kabupaten mempercepat upaya rekonstruksi fungsi drainase agar Kota Sampit tidak terus-menerus dilanda banjir, apabila terjadi hujan lebat.
Anggota DPRD Kabupaten Kotim Dra.Rinie. Mengatakan Hari Kesaktian Pancasila selalu menjadi momen yang penting. Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi mendalam atas keteguhan dan kesatuan bangsa Indonesia.Â
Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Cindy Maulidtika Yunifa. Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar pada tanggal 27 November 2024 nanti, tidak golput atau golongan putih (tidak memilih) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati, juga Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) siap mendukung dan membantu menyukseskan program-program pemerintah pusat di tingkat daerah, Tentunya hal itu disesuaikan dengan kemampuan daerah. Karena pada dasarnya pemerintah pusat maupun daerah punya tujuan yang sama.
Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)Â Â mengelar rapat penetapan pimpinan dipenitif yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna, Senin (30/9). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD sementara Dra.Rinie.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Telah resmi menetapkan Rimbun, sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk periode 2024-2029.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Rudianur. Mengatakan pihaknya sangat mendukung penyesuaian peraturan daerah. Terhadap pengelolaan keuangan daerah. Terlebih pengelolaan keuangan daerah yang baik harus memiliki asas filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD sementara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dra.Rinie. Mengatakan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan kondusifitas selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 nanti.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M. Abadi. Meminta agar seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) di wilayah Kotim memaksimalkan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Langkah ini dinilai penting untuk membantu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M.Kurniawan Anwar. Mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Mentaya diharapkan benar-benar terealisasi. Karena nantinya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi wilayah seberang, khususnya di Kecamatan Seranau.
Setelah pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada tanggal 14 Agustus 2024 lalu hingga saat ini Proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu penetapan pimpinan definitif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Mendorong pembangunan rumah sakit di Kecamatan Talawang, karena selama ini kalau ada yang sakit sementara puskesmas tidak mampu menangani akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Murjani Sampit.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Syahbana. Mengapresiasi atas bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang akan berdampak pada kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Kotim
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Marudin. Mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan pagu anggaran untuk promosi aset dan potensi pariwisata di daerah ini sehingga nantinya menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Rudianur. Meminta pemerintah daerah untuk terus membantu mengembangkan sektor pertanian. Hal ini untuk meningkatkan perekonomian para petani khususnya di wilayah selatan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah. Mendorong pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan potensi sektor pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Periode 2024-2029 Dra.Rinie. Menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Atas berbagai bantuan untuk sektor pertanian, khususnya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dapat mendorong para petani tradisional menjadi petani modern.
Belum lama ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Lomba Mancing Lestari Bupati Cup, di Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau. DPRD Kotim sangat mendukung kegiatan Lomba Mancing tersebut, karena dinilai dapat meningkatkan daya tarik wisata daerah ini.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah turut merasa berbangga dan sangat mengapresiasi prestasi yang diraih Kontingen Drumband Kalteng di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut.
Pembangunan pasar expo yang di stadion 29 Nopember Sampit harus ada kejelasan penyelesaiannya. Pasalnya, anggaran yang sudah di digunakan cukup besar. Maka dari itu jangan sampai anggarannya sudah digunakan itu sia sia.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Paliansyah mengapresiasi langkah pemerintah daerah untuk merehabilitasi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Baamang Tengah yang sudah termakan usia.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Ir.Sihol Parningotan Lumban Gaol. Sangat mendukung rencana pemerintah kabupaten untuk menjajaki pembukaan rute penerbangan baru, setelah diresmikannya rute penerbangan Sampit-Surabaya.
Anggota DPRD Kabupaten Kotim Parimus, Menilai maraknya pencurian tanda buah sawit (TBS) milik perusahaan di Kotaringin Timur. Terjadi karena faktor ekonomi masyarakat yang semakin hari makin mendesak karena kebutuhan hidup. Dan kebanyakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang menetap. Sehingga mereka lebih memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan nekat mencuri buah sawit.
Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang baru dilantik pada Tanggal 14 Agustus lalu, menjalani pendidikan dan latihan kilat (diklat) tentang tugas-tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Mendorong pemerintah daerah setempat lebih aktif mengupayakan percepatan perluasan listrik PLN menjangkau ke kawasan pelosok setempat.Â
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Mendukung pembangunan jembatan mentaya yang selama ini didambakan masyarakat.
Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Mendorong agar seluruh jajaran perangkat daerah, baik di kecamatan maupun pemerintah desa agar menempatkan masyarakat hukum adat Dayak sebagai bagian dari insan Pembangunan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) periode 2024 - 2029 Hj Mariani. Mengimbau kepada masyarakat di daerah ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap demam berdarah dengue (DBD).
Setelah pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) periode 2024-2029, pihak dewan masih melakukan penyusunan struktur organisasi. Salah satunya adalah penetapan pimpinan definitif yang sangat penting dalam menjalankan roda organisasi.
Dari 40 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terpilih pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 ini , hanya 39 yang dilantik pada Periode 2024-2029, karena satu orang masih Anggota DPRD terpilih ditangguhkan.
Beredarnya di media sosial kabar adanya beberapa sekolah dasar negeri (SDN) yang ada di Kota Sampit yang diduga melakukan pungutan liar melalui praktik jual beli kursi ataupun Jumat berkah.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie turut menjadi saksi kasus korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama pihak legislatif, telah menyetujui bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melakukan penandatanganan persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) penyertaan modal pemerintah daerah pada perseroan terbatas (PT) Habaring Hurung Sampit dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (4/9).
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Ramli. Mengatakan ada dua wilayah di Kotim rentan kekurangan pasokan air bersih. Dan ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa yang ada di 15 Kecamatan di Kotim tahun 2023, digelar September. Menghadapi Pilkades Serentak, DPMD Diminta Lebih Siap dalam melaksanakan tahapan demi tahapan.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Ir. SP Lumban Gaol. Meminta agar pemerintah daerah melalui dinas terkait. Yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk inventarisasi seluruh aset milik Pemkab Kotim
Besarnya potensi kasus tindak pidana yang dilakukan oknum kepala desa (Kades), di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dinilai harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Terutama dinas teknis yang berperan untuk memberikan pendampingan terhadap kinerja Kades.
Tingginya angka perceraian di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Salah satunya dilatarbelakangi pernikahan anak usia dini. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotim Hj.Megawati, merasa prihatin tingginya angka perceraian akibat pernikahan dini.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H.Hairis Salamad. Mengharapkan listrik terkoneksi di semua wilayah di Kotim. Maka dari itu, ia sangat mendukung upaya pemerintah daerah. Terus melobi kepada pemerintah pusat. Untuk menyelesaikan persoalan jaringan listrik di daerah tersebut.
Sebayak 77 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) September 2023 mendatang. Anggota komisi I DPRD Kabupaten Kotim Sutik, berharap, Pilkades Serentak 2023 harus bebas dari Politik uang .
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Rudianur. Mengeluarkan pernyataan. Lakukan Pemantau dan Pendistribusian Pupuk Subsidi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dra Rinie, menilai potensi pengembangan agrowisata cukup besar. Diharapkan menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR). Yang saat ini sudah dalam tahap tindak lanjut oleh jajaran pemerintah daerah. Maupun pihak DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Melalui komisi IV dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Diyakini tidak akan berdampak pada industri daerah hulu Kabupaten Kotim.
Saat ini. Masih banyak masyarakat pedesaan minim merasakan pembagian pembangunan, yang seharusnya dilakukan secara merata, sehingga warga di pelosok tidak merasa dikesampingkan, karena peningkatan infrastruktur masih menjadi harapan masyarakat di Bumi Hambaring Hurung ini.
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Santoso, meminta agar Pemkab Kotim dan PLN bergerak bantu korban kebakaran dapat jaringan listrik.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Agus Seruyantara, dukung aparat kepolisian tertibkan knalpot Brong.Karena dianggap bising dan men gganggu masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Hairis Salamad. Meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas terkait. Lakukan pencegahan Terhadap Karhutla. Supaya kebakaran lahan di Kabupaten Kotim ini bisa diminimilisir.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Sutik, Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) diminta lebih kreatif menggali pendapat asli daerah (PAD). karena masih banyak sektor yang masih belum tergali.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta lebih serius. Untuk menangani kasus stunting dan gizi buruk yang masih tinggi di daerah ini. Khususnya di wilayah selatan seperti Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan. Untuk saat ini masih ada ratusan lebih balita yang mengalami gizi buruk dan stunting.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dra. Rinie, mengungkapkan bahwa masalah sulitnya mengatasi kemiskinan di Kotim terkait dengan hadirnya pencari kerja dari luar daerah. Ia menyatakan, angka kemiskinan sulit ditekan sekecil mungkin, terutama di daerah yang menjadi tujuan para pencari tenaga kerja.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotim, Riskon Fabiansyah, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelestarian kebudayaan lokal.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Bunyamin. Meminta kepada intansi terkait agar fasilitas di Taman Kota Harus dipelihara dengan baik. Seperti WC Umum, lampu penerang maupun yang lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M Kurniawan, ikut menghadiri rapat pembahasan pengembangan Bandara H Asan Sampit di Aula rumah jabatan bupati belum lama ini. Menurutnya, pengembangan Infrastruktur Bandara H Asan Sampit meningkatkan potensi Sektor Pariwisata dan Perekonomian daerah
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotim, Hj Darmawati, mendesak pemerintah daerah, goptimalkan program ketahanan pangan di Kotim. Tujuannya untuk mencapai kemandirian pangan di daerah. Hj Darmawati mengatakan, pemerintah perlu melaksanakan program ini secara bertahap.
Sekertaris Komisi I DPRDÂ Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Ardiansyah meminta pemerintah daerah setempat untuk terus berupaya meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membenahi infrastuktur diwilayah Selatan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah.T.S,Sos, mengingatkan, kepada semua Perusahaan Besar Swasta (PBS) jaga lingkungan dan programkan konservasi, Karena lahan konservasi yang harus disediakan oleh pihak perusahaan perkebunan. Berada di dalam hak guna usaha (HGU).
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah, menghimbau masyarakat tidak membuang sampah ke Sungai Mentaya. Juga semua anak sungai yang ada di dalam Kota Sampit. Karena berdampak terhadap pencemaran air sungai.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk lakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan gelandangan dan pengemis (Gepeng)
Anggota Komisi IV DPRD Kotim Faisal Damarsing, melihat ada beberapa traffic light atau lampu pengatur lalu lintas tidak berfungsi. Terutama di Bundaran Polres, Pertigaan Jalan A.yani-Soeprapto dan perempatan jalan S.Parman.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN). Segera melakukan pembenahan terhadap kondisi jaringan listrik yang dinilai dapat membahayakan keselamatan warga. Karena adanya tiang yang miring dan kabel yang menjuntai.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Kurniawan Anwar. Turut hadir saat rapat pembahasan pengembangan Bandara H.Asan Sampit. Di Aula rumah jabatan bupati belum lama ini.
Dirinya sangat optimistis pengembangan Bandara Haji Asan Sampit yang dijanjikan dilaksanakan pada 2024 nanti dapat terwujud.
Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), diminta mengambil alih aset daerah. Yang saat ini dimanfaatkan sebagai tempat usaha dan lainnya. Karena DPRD menerima laporan ada aset daerah yang disewakan ke pihak ketiga
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Handoyo J Wibowo. Mempertanyakan bahwa saat ini banyak peraturan daerah (Perda) tidak jalan. Selama ini, pihak eksekutif tidak pernah memberikan penjelasan kepada DPRD. Mengenai kendala apa yang dihadapi. Untuk konsistennya pelaksanaan perda tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Khozaini. Mengusulkan pemerintah daerah bekerjasama dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, untuk menyusun aturan normalisasi jalur listrik.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj.Darmawati, mengatakan, pendistribusi gas elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Kotim masih amburadul.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M.Abadi. Mengatakan, bahwa di daerah ini sering kali ditemukan sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat adat. Sehingga perlu ada keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat adat.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo. Mendesak dinas perhubungan (Dishub) maupuan pihak kepolisian lalu lintas. Agar meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kendaran Melebihi Tonase. Seperti truk angkutan barang dan juga truk CPO, supaya memperhatikan tonasenya.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, (Kotim) Hj. Darmawati, kembali mengingatkan pemerintah daerah. Untuk menjalankan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Karena telah disepakati bersama untuk diberlakukan.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Sutik, mengimbau seluruh masyarakat di daerah, agar mewaspadai Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Apabila melihat terjadi karhutla, segera melaporkan ke petugas berwenang untuk segera menangani dan melakukan pemadaman.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah sangat menyayangkan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan amanah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotim Nomor 21 Tahun 2014 yang dibentuk oleh pemerintah daerah sendiri sudah dibubarkan.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini, terus mendorong penyelenggara pemilihan umum (pemilu) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Badan Pengawas pemilu (Bawaslu). Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Agus Seruyantara, mengatakan pemerintah daerah harus ada keberanian untuk membenahi sektor investasi di daerah ini. Karena selama ini, masih banyak perusahan di Kabupaten Kotim tidak tertib. Dan tidak taat terhadap aturan.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Dra.Hj.Siti Nafsiah,M.Si, mengatakan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) seluruh daerah yang ada di Kalteng. Dapat melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) dengan baik. Setelah dibentuk TPPS jangan sampai mengabaikan tugas dan tupoksinya.
Sekertaris Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Santoso. Meminta pemerintah daerah menindak tegas Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), yang tidak mengantongi izin analisis dampak lingkungan (amdal).
