Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah sangat menyayangkan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan amanah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotim Nomor 21 Tahun 2014 yang dibentuk oleh pemerintah daerah sendiri sudah dibubarkan.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini, terus mendorong penyelenggara pemilihan umum (pemilu) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Badan Pengawas pemilu (Bawaslu). Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Agus Seruyantara, mengatakan pemerintah daerah harus ada keberanian untuk membenahi sektor investasi di daerah ini. Karena selama ini, masih banyak perusahan di Kabupaten Kotim tidak tertib. Dan tidak taat terhadap aturan.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Dra.Hj.Siti Nafsiah,M.Si, mengatakan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) seluruh daerah yang ada di Kalteng. Dapat melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) dengan baik. Setelah dibentuk TPPS jangan sampai mengabaikan tugas dan tupoksinya.
Sekertaris Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Santoso. Meminta pemerintah daerah menindak tegas Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), yang tidak mengantongi izin analisis dampak lingkungan (amdal).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah T.S,Sos. Mendorong pemerintah daerah, mengembangkan perikanan air tawar. Karena selama ini, hasil pengembangan ikan di daerah masih belum maksimal. Sehingga berpengaruh pada produksi.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj Darmawati berharap pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan bantuan alat produksi pertanian (alsintan). Untuk memudahkan petani meningkatkan produktivitas, khususnya dalam hal mengolah lahan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Abdul Kadir, Meminta kepada semua pihak. Terutama pemerintah di daerah, untuk bersama-sama melindungi hutan-hutan yang masih tersisa. Apalagi kalau hutan itu adalah hutan adat, wajib untuk dilindungi dan dilestarikan.
Ketua DPRD Kabupaten Kotim Dra.Rinie menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan jangan sampai terpecah belah, meskipun siapa yang akan dipilih nantinya. Karena politik itu dinamis.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia, menyarankan kepada masyarakat untuk segera melapor kepada pihak-pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, jika belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Legeslatif (Pileg) pada bulan Februari 2024 mendatang.
