SAMPIT, PROKALTENG.CO– Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umumnya. Terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 pada saat rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (12/11).
“Secara normatif dilihat dari sisi RAPBD 2025 sebagaimana disampaikan dalam pidato pengantar Bupati. Kami memandang perlu memperhatikan potensi tingkat pertumbuhan dengan kenaikan anggaran dalam setiap masa periodisasi anggaran secara wajar,” sampai Anggota Fraksi Golkar H.Abdul Sahid.
Menurutnya. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya harus terukur dan realistis angkanya yaitu Rp 336 miliar lebih. Harus dijelaskan dengan argumentasi sesuai dengan potensi dan kinerja daerah setempat, Dalam hal ini bisa saja anggaran jangan terlalu besar atau mendekati limit yang ditetapkan pemerintah yang membutuhkan maksimal 2 persen, dengan 2 persen struktur APBD 2025 diharapkan lebih praktis dari lincah dalam memaksimalkan sebuah potensi yang ada.
“Kami ingatkan kembali Dana Bagi Hasil (DBH) sawit perlu diperjuangkan secara lebih maksimal dengan pemerintah pusat, dengan didukung data dan fakta sehingga bisa memberikan dampak yang nyata bagi daerah,” ujar Abdul Sahid.
Menurutnya. Catatan pihaknya DBH sawit, saat menerima pertama kali di tahun 2023 sebesar Rp46 miliar, kemudian tahun 2024 menerima Rp.41miliar dan di tahun 2025 nanti, menurut informasi akan menerima hanya Rp.16 miliar.
“Kalau kami melihat secara statistik setiap tahun mengalami penurunan padahal Kabupaten Kotim tercatat sebagai daerah yang memiliki HGU terbesar, Mohon untuk dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, Dan kami berharap hal ini dapat diperjuang agar DBH tersebut bisa meningkat,” tutupnya (bah/kpg)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umumnya. Terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 pada saat rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (12/11).
“Secara normatif dilihat dari sisi RAPBD 2025 sebagaimana disampaikan dalam pidato pengantar Bupati. Kami memandang perlu memperhatikan potensi tingkat pertumbuhan dengan kenaikan anggaran dalam setiap masa periodisasi anggaran secara wajar,” sampai Anggota Fraksi Golkar H.Abdul Sahid.
Menurutnya. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya harus terukur dan realistis angkanya yaitu Rp 336 miliar lebih. Harus dijelaskan dengan argumentasi sesuai dengan potensi dan kinerja daerah setempat, Dalam hal ini bisa saja anggaran jangan terlalu besar atau mendekati limit yang ditetapkan pemerintah yang membutuhkan maksimal 2 persen, dengan 2 persen struktur APBD 2025 diharapkan lebih praktis dari lincah dalam memaksimalkan sebuah potensi yang ada.
“Kami ingatkan kembali Dana Bagi Hasil (DBH) sawit perlu diperjuangkan secara lebih maksimal dengan pemerintah pusat, dengan didukung data dan fakta sehingga bisa memberikan dampak yang nyata bagi daerah,” ujar Abdul Sahid.
Menurutnya. Catatan pihaknya DBH sawit, saat menerima pertama kali di tahun 2023 sebesar Rp46 miliar, kemudian tahun 2024 menerima Rp.41miliar dan di tahun 2025 nanti, menurut informasi akan menerima hanya Rp.16 miliar.
“Kalau kami melihat secara statistik setiap tahun mengalami penurunan padahal Kabupaten Kotim tercatat sebagai daerah yang memiliki HGU terbesar, Mohon untuk dapat menjadi perhatian pemerintah daerah, Dan kami berharap hal ini dapat diperjuang agar DBH tersebut bisa meningkat,” tutupnya (bah/kpg)
