Proses penyempurnaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Murung Raya kini memasuki tahap penting. DPRD setempat melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menegaskan agar Bupati memberi
DPRD Kabupaten Kapuas bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menyetujui sembilan dari 10 rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Ra
Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama DPRD Kabupaten Kapuas melaksanakan Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Fraksi Pendukung Dewan
Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palangka Raya menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepramukaan yang diajukan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai upaya memperku
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggu
Wali Kota Palangka Raya menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi DPRD terkait dua raperda dan menegaskan komitmen melanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan menerima dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun...
Bapemperda DPRD Gunung Mas berkomitmen menyempurnakan Raperda Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dengan mengakomodasi seluruh masukan dari pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan III
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
DPRD Kalteng mempercepat pembahasan Raperda Penyelesaian Sengketa Lahan dan Konflik Pertanahan yang ditargetkan rampung paling lambat Juli 2026 untuk memperkuat kepastian hukum di daerah.
DPRD Kabupaten Kapuas terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyerahan sarana, prasarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman.
Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin bersama DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan hingga penetapan penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Ten
Pemko Palangka Raya mengapresiasi DPRD setelah tiga raperda strategis resmi disetujui menjadi perda, mencakup karhutla, kependudukan, dan jaminan sosial.
DPRD Palangka Raya mengesahkan tiga raperda menjadi perda, meliputi pengendalian karhutla, grand design kependudukan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemprov Kalteng menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan komprehensif agar mampu mendukung pelayanan penanaman modal yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya menekankan pentingnya penyempurnaan Raperda agar selaras dengan evaluasi pemerintah provinsi dan efektif diterapkan di masyarakat.
DPRD Kalteng melalui Komisi III mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perpustakaan dengan menuntaskan tiga pasal krusial.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kapuas menyatakan menerima 10 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pemerintah daerah untuk dibahas ke tahapan selanjutnya.
Fraksi PKB DPRD Kota Palangka Raya mendorong Raperda Pengurangan Risiko Bencana disusun berbasis data kebencanaan yang akurat serta didukung penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan BPBD.
Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna
Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Kelompok Tani oleh DPRD Kabupaten Murung Raya mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian di daerahnya melalui berbagai kebijakan.
Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 resmi diajukan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabup
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna pertama di tahun 2026. Dengan agenda penyampaian pengantar Bupati terkait lima buah Rancangan Peraturan Daerah
Badan Musyawarah DPRD Kalimantan Tengah menyepakati jadwal pembahasan berbagai Raperda dan agenda Pansus hingga Maret 2026, dengan Raperda Konflik Pertanahan menjadi salah satu prioritas utama.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Bupati Barito Selatan (Barsel) Eddy Raya Samsuri didampingi Wakil Bupati Khristianto Yudha menghadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 di Gedung DPRD B
Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura mencapai persetujuan bersama terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Si
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perpustakaan dan Penyelenggaraan Kearsipan d
Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang dinilai strategi
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan sebagai bagian penting dalam memperkuat tat
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo menyampaikan penjelasan pemerintah daerah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng
Bupati Murung Raya (Mura) Heriyus mengikuti Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang III Tahun 2025 DPRD Kabupaten Murung Raya dalam rangka persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ang
Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kota Palangka Raya.
Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun digelar di gedung DPRD Kabupaten Murung Raya, Jumat malam (7/11).
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama DPRD, resmi menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara secara resmi menyampaikan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif pada Rapat Paripurna DPRD di ruang rapat paripurna setem
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyatakan dukungan penuh terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang telah dibahas bersama eksekutif.
Pemerintah Kota Palangka Raya bersama DPRD Kota Palangka Raya terus mematangkan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sid
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memaparkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III tahun sidang 2025 dengan agenda Pengumuman Perubahan Alat Kelengkapan DPRD masa jabatan 2024
Bupati Murung Raya Heriyus lakukan penandatanganan penyerahan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2025. Hal
DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pendapat Wali Kota terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, masing-masing tentang Kota Sehat dan Penanga
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pandangan umum menyoroti dua buah Raperda usulan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna ke I masa sidang III tahun 2025, Selasa (9/9).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), menyambut baik pandangan dan dukungan konstruktif dari DPRD, terkait nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan pemandangan umum fraksi menanggapi pidato pengantar gubernur atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mematangkan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, untuk menjadi
DPRD Murung Raya setujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 usulan pemerintah daerah.
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Teng
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui dan ditandatangani bersama antara Pemerintah K
Fraksi Partai Gerindra menyoroti sejumlah poin krusial terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan tahun 2025-2029.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun 2025, Senin (23/6).
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda.
DPRD Kalteng menggagas Raperda inisiatif tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai wujud kepedulian terhadap kelompok rentan.
Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menyepakati sejumlah agenda penting yang tertuang dalam rapat badan musyawarah (Banmus), Rabu (11/6/2025)
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripur
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyatakan pembahasan Raperda Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) akan dilanjutkan usai Iduladha 1446 Hijriah.
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menutup Masa Persidangan II dan membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 melalui Rapat Paripurna ke-10 dan ke-1.
DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), menjadi peraturan daerah yang kemudian akan ditindaklanjuti menjadi oleh pemerintah daerah setempat.
Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (24/4).
Enam fraksi pendukung DPRD Kabupaten Gunung Mas sepakat untuk membahas enam Raperda serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 pada Kamis (27/3/2025).
DPRD Kota Palangka Raya membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025, Kamis (27/3/2025).
Beberapa masukan dan saran disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura), terhadap tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan peme
Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun menyampaikan jawaban Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi K
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas terus bergerak dalam menyusun regulasi yang berorientasi pada pembangunan daerah. Sehingga DPRD Kapuas secara resmi membentuk tiga panitia khusus
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Mendukung terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Mengenai Pengelolaan Pertambang
Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) Kalteng, menyerahkan tiga naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD setempat, dalam rapat paripurna pada rapat paripurna ke 3 masa sidang I tahun sida
Mewakili Gubernur, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) M Katma F Dirun hadiri Rapat Paripurna (Rapur) ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (10/3/2025).
Pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD Kabupaten Kapuas memasuki tahap penting. Dalam Rapat Paripurna, fraksi-fraksi pendukung dewan menyampaikan pemandangan umum mereka dan meminta jawaban dari pihak eksekutif sebelum regulasi tersebut masuk ke tahap lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalteng tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan ke DPRD Kalteng saat rapat paripurna, Jumat (7/3/2025).
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas untuk segera menerapkan aplikasi E-Perda. Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dinilai dapat mempercepat penyusunan, evaluasi, hingga harmonisasi peraturan daerah (perda) agar lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat di Aula Kantor Bupati, Senin (10/1).
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. M. Katma F. Dirun, menghadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 DPRD Kalteng pada Jumat (10/1/2025).
Pj Bupati Kapuas Darliansjah menyerahkan nota keuangan atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2025.
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat paripurna perdana pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2024 di ruangan rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (11/9).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo. Berharap agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021, tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalteng dapat memperkuat struktur permodalan.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, baru-baru ini menyampaikan pidato penting terkait dua isu utama dalam pengelolaan anggaran dan regulasi di wilayahnya.
DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyepakati rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 serta satu rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin (19/8).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan. Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2024.
Fraksi Partai Nasdem DPRD Murung Raya (Mura) menyampaikan sejumlah poin, terhadap tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dalam Rapat Paripurna ke lima masa sidang II tahun 2024 berlangsung, di Gedung Rapat DPRD Mura, Selasa (6/8) lalu.
Setelah dilakukan pembahasan antara pihak Legislatif dan Eksekutif terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dayak dilakukan penandatanganan bersama.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) menerima tiga buah rancangan peraturan daerah (Raperda) dari pemerintah daerah setempat.
Penyerahan tiga Raperda digelar dalam Rapat Paripurna ke 4 Masa Sidang II Tahun 2024, dihadir anggota DPRD Mura, unsur Forkopimda serta jajaran dari Pemkab Murung Raya dan tamu undangan lainnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dan DPRD Kalteng menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, telah menyepakati bersama empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagai produk hukum daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Evan Rahman Sahputra, Senin (22/7).
Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Erlin Hardi mengikuti rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas, Senin (15/7) lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna ke-9 masa persidangan II Tahun Sidang 2024, di gedung paripurna DPRD Kapuas, Senin (15/7).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan setujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Nuryakin menyampaikan pidato pengantar gubernur ke DPRD terhadap tiga rancangan peraturan daerah (raperda) provinsi Kalteng. Itu disampaikan dalam rapat paripurna ke 7 masa sidang II tahun sidang 2024 di ruangan rapat paripurna DPRD Kalteng, Selasa (9/7).
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan setuju Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 yang telah diusulkan pemerintah daerah untuk dibahas lebih lanjut.
Panitia Khusus III (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas melakukan konsultasi koordinasi ke DPRD Kota Denpasar, Provinsi Bali, Jumat (28/6) lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, menggelar Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan II Tahun Sidang 2024, dengan agenda “Penyampaian Pidato Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023”di ruang rapat paripurna DPRD Kapuas, Senin (24/6).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menyetujui enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah untuk dapat diteruskan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan terpaksa menunda pelaksanaan Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah yang telah dijadwalkan pada Kamis, (20/6).
Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Komisi III DPRD Provinsi Kalsel.
Hal ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kapuas, tentang bangunan gedung yang masih godok, Jumat (31/5).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan naskah rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna ke empat masa persidangan II tahun sidang 2024 di ruangan rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin (3/6).
Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP5A) Anak Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, terus melakukan koordinasi dan konsultasi untuk mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kapuas terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, kembali membahas hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dayak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, dalam rapat paripurna ke satu masa persidangan dua tahun 2024, Senin (6/5).
Panitia khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, telah melaksanakan rapat bersama mitra kerja terkait membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas melakukan rapat dengan mitra kerjanya masing-masing pada Kamis (25/4).
DPRD Kota Palangkaraya kembali menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023/2024, Rabu (17/4) siang.
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Sigit K Yunianto dan dihadiri oleh Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu. Begitu pula dengan para anggota dewan, unsur forkopimda Kota Palangkaraya, dan undangan OPD lainnya.
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menyampaikan pendapat akhir terhadap tiga buah rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda).
Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, menggelar rapat paripurna ke-3 masa sidang I, penyampaian pendapat pemerintah, terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Murung Raya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, H. Darwandie, mengungkapkan dukungannya terhadap penyelesaian sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO - Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo menyampaikan bahwa pelaksanaan target Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus minimal mencapai 50 persen untuk mengoptimalkan fungsi Raperda dalam kelanjutan pelaksanaannya.
DPRD Murung Raya (Mura) melaksanakan Rapat Paripurna ke 2 masa sidang I tahun 2024, dalam rangka penyerahan Raperda tentang Lambang DPRD Kabupaten Murung Raya, dan penyampaiann hasil reses DPRD Kabupaten Mura, Senin (18/3) siang.
Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat, di ruang rapat gabungan, Senin (26/2).
Rapat dipimpin Ketua Banmus DPRD Kapuas Ardiansah, S.Hut, MM didampingi Wakil Ketua Banmus DPRD Kapuas Yohanws, ST, dan Anggota Banmus DPRD Kapuas serta dari eksekutif.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat percepatan pembentukan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang disabilitas, Kamis (1/2) kemarin.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) menggelar rapat paripurna ke 9 masa sidang III tahun 2023 dalam rangka penyerahan materi sidang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangkaraya menggelar Rapat Paripurna ke-14 masa persidangan I tahun sidang 2023/2024 di ruang rapat komisi secara daring. Rapat tersebut membahas persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palangkaraya tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Murung Raya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pasalnya, ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam membuat sebuah Raperda yang nantinya akan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat dan Hukum Adat.
Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk Tahun 2024 sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I Tahun Sidang 2023.
DPRD Murung Raya melaksanakan rapat paripurna 6 masa sidang III tahun 2023 dalam rangka penyampaian hasil reses anggota DPRD Murung Raya dan penyerahan dua buah Raperda tahun 2023.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi sebuah peraturan daerah (Perda).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan resmi menyampaikan penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Seruyan tahun anggaran (TA) 2023.
Penetapan perubahan tersebut juga disampaikan langsung pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Seruyan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo didampingi Wakil Ketua I, H. Bambang Yantoko, Wakil Ketua II, Muhamad Aswin, Senin, (30/10).
Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, telah menjadwalkan tahapan mulai pembahasan hingga persetujuan untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
DPRD Kota Palangkaraya kembali melaksanakan agenda rutin rapat paripurna ke – 5 persidangan 1 tahun sidang 2023/2024 DPRD Kota Palangkaraya via zoom, Sabtu (23/9). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Palangkaraya, Basirun B. Basepar.
Lima Fraksi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menyetujui agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 untuk dibahas lebih lanjut.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2023 sampai 2043 Yohannes Freddy Ering mengungkapkan hasil kunjungan Pansus ke Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum lama ini.
Penjabat Bupati Barito Selatan (Barsel) Deddy Winarwan menghadiri rapat paripurna ke-7 masa persidangan III tahun sidang 2023 di Gedung Graha Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Selasa (5/9).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Murung Raya mengharapkan pihak pemerintah daerah lebih melakukan pengawasan, terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Jorih Jerah.
