DPRD Kabupaten Kapuas bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menyetujui sembilan dari 10 rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Ra
Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama DPRD Kabupaten Kapuas melaksanakan Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Fraksi Pendukung Dewan
Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palangka Raya menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepramukaan yang diajukan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai upaya memperku
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggu
Wali Kota Palangka Raya menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi DPRD terkait dua raperda dan menegaskan komitmen melanjutkan pembahasannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan menerima dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun...
Bapemperda DPRD Gunung Mas berkomitmen menyempurnakan Raperda Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dengan mengakomodasi seluruh masukan dari pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan III
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
DPRD Kalteng mempercepat pembahasan Raperda Penyelesaian Sengketa Lahan dan Konflik Pertanahan yang ditargetkan rampung paling lambat Juli 2026 untuk memperkuat kepastian hukum di daerah.
DPRD Kabupaten Kapuas terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyerahan sarana, prasarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman.
Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin bersama DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan hingga penetapan penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Ten
Pemko Palangka Raya mengapresiasi DPRD setelah tiga raperda strategis resmi disetujui menjadi perda, mencakup karhutla, kependudukan, dan jaminan sosial.
DPRD Palangka Raya mengesahkan tiga raperda menjadi perda, meliputi pengendalian karhutla, grand design kependudukan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemprov Kalteng menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan komprehensif agar mampu mendukung pelayanan penanaman modal yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya menekankan pentingnya penyempurnaan Raperda agar selaras dengan evaluasi pemerintah provinsi dan efektif diterapkan di masyarakat.
DPRD Kalteng melalui Komisi III mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perpustakaan dengan menuntaskan tiga pasal krusial.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kapuas menyatakan menerima 10 rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pemerintah daerah untuk dibahas ke tahapan selanjutnya.
Fraksi PKB DPRD Kota Palangka Raya mendorong Raperda Pengurangan Risiko Bencana disusun berbasis data kebencanaan yang akurat serta didukung penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan BPBD.
Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna
Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Kelompok Tani oleh DPRD Kabupaten Murung Raya mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian di daerahnya melalui berbagai kebijakan.
Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 resmi diajukan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabup
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna pertama di tahun 2026. Dengan agenda penyampaian pengantar Bupati terkait lima buah Rancangan Peraturan Daerah
Badan Musyawarah DPRD Kalimantan Tengah menyepakati jadwal pembahasan berbagai Raperda dan agenda Pansus hingga Maret 2026, dengan Raperda Konflik Pertanahan menjadi salah satu prioritas utama.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Bupati Barito Selatan (Barsel) Eddy Raya Samsuri didampingi Wakil Bupati Khristianto Yudha menghadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 di Gedung DPRD B
Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura mencapai persetujuan bersama terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Si
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perpustakaan dan Penyelenggaraan Kearsipan d
Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang dinilai strategi
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan sebagai bagian penting dalam memperkuat tat
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo menyampaikan penjelasan pemerintah daerah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng
Bupati Murung Raya (Mura) Heriyus mengikuti Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang III Tahun 2025 DPRD Kabupaten Murung Raya dalam rangka persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ang
Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kota Palangka Raya.
Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun digelar di gedung DPRD Kabupaten Murung Raya, Jumat malam (7/11).
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama DPRD, resmi menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara secara resmi menyampaikan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif pada Rapat Paripurna DPRD di ruang rapat paripurna setem
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyatakan dukungan penuh terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang telah dibahas bersama eksekutif.
Pemerintah Kota Palangka Raya bersama DPRD Kota Palangka Raya terus mematangkan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sid
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memaparkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III tahun sidang 2025 dengan agenda Pengumuman Perubahan Alat Kelengkapan DPRD masa jabatan 2024
Bupati Murung Raya Heriyus lakukan penandatanganan penyerahan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2025. Hal
DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pendapat Wali Kota terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, masing-masing tentang Kota Sehat dan Penanga
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pandangan umum menyoroti dua buah Raperda usulan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna ke I masa sidang III tahun 2025, Selasa (9/9).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), menyambut baik pandangan dan dukungan konstruktif dari DPRD, terkait nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan pemandangan umum fraksi menanggapi pidato pengantar gubernur atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mematangkan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, untuk menjadi
DPRD Murung Raya setujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 usulan pemerintah daerah.
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Teng
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui dan ditandatangani bersama antara Pemerintah K
Fraksi Partai Gerindra menyoroti sejumlah poin krusial terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan tahun 2025-2029.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi membentuk dua Panitia Khusus (Pansus) dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun 2025, Senin (23/6).
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda.
DPRD Kalteng menggagas Raperda inisiatif tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai wujud kepedulian terhadap kelompok rentan.
Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menyepakati sejumlah agenda penting yang tertuang dalam rapat badan musyawarah (Banmus), Rabu (11/6/2025)
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripur
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyatakan pembahasan Raperda Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) akan dilanjutkan usai Iduladha 1446 Hijriah.
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menutup Masa Persidangan II dan membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 melalui Rapat Paripurna ke-10 dan ke-1.
DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), menjadi peraturan daerah yang kemudian akan ditindaklanjuti menjadi oleh pemerintah daerah setempat.
Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas melaksanakan kegiatan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (24/4).
Enam fraksi pendukung DPRD Kabupaten Gunung Mas sepakat untuk membahas enam Raperda serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 pada Kamis (27/3/2025).
DPRD Kota Palangka Raya membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda) dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025, Kamis (27/3/2025).
Beberapa masukan dan saran disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura), terhadap tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan peme
Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun menyampaikan jawaban Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi K
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas terus bergerak dalam menyusun regulasi yang berorientasi pada pembangunan daerah. Sehingga DPRD Kapuas secara resmi membentuk tiga panitia khusus
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Mendukung terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Mengenai Pengelolaan Pertambang
Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) Kalteng, menyerahkan tiga naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD setempat, dalam rapat paripurna pada rapat paripurna ke 3 masa sidang I tahun sida
Mewakili Gubernur, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) M Katma F Dirun hadiri Rapat Paripurna (Rapur) ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (10/3/2025).
Pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD Kabupaten Kapuas memasuki tahap penting. Dalam Rapat Paripurna, fraksi-fraksi pendukung dewan menyampaikan pemandangan umum mereka dan meminta jawaban dari pihak eksekutif sebelum regulasi tersebut masuk ke tahap lebih lanjut.Â
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Â Provinsi Kalteng tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan ke DPRD Kalteng saat rapat paripurna, Jumat (7/3/2025).
DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas untuk segera menerapkan aplikasi E-Perda. Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dinilai dapat mempercepat penyusunan, evaluasi, hingga harmonisasi peraturan daerah (perda) agar lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat di Aula Kantor Bupati, Senin (10/1).
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. M. Katma F. Dirun, menghadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 DPRD Kalteng pada Jumat (10/1/2025).
Pj Bupati Kapuas Darliansjah menyerahkan nota keuangan atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2025.
DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat paripurna perdana pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2024 di ruangan rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (11/9).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo. Berharap agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021, tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalteng dapat memperkuat struktur permodalan.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, baru-baru ini menyampaikan pidato penting terkait dua isu utama dalam pengelolaan anggaran dan regulasi di wilayahnya.
DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyepakati rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 serta satu rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin (19/8).
