Masyarakat memerlukan kinerja terbaik dari para wakilnya di parlemen maupun daerah. Oleh karena itu, tunjangan atau fasilitas yang diberikan negara harus dikembalikan kepada rakyat melalui peningkatan kinerja yang nyata.
Dalam upaya memperbaiki hubungan antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan pemerintah daerah, diperlukan rekonstruksi fungsi DPD RI, terutama dalam pengawasan pelaksanaan Undang-Undang (UU) dan fungsi anggaran yang berdampak signifikan bagi daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki peran strategis sebagai wakil daerah dan rakyat di lembaga negara.
Di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatannya, termasuk seluruh anggotanya.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur harus terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat Dayak.
