28.8 C
Jakarta
Tuesday, May 21, 2024
spot_img

Harga Beras Naik, Teras Narang: Harus Ada Langkah Taktis dan Strategis

PROKALTENG.CO – Pangkal masalah kenaikan harga beras, pertama adalah penurunan produksi padi imbas kenaikan harga pupuk. Kedua, kebijakan kartu tani yang tidak dioptimalkan karena tidak bisa diambil sekitar 20 persen petani karena alasan lupa PIN hingga tidak ada akses internet. Ketiga, sebanyak 30 juta lembaga masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk. Berikutnya disrupsi oleh perubahan iklim.

Seluruh kondisi di atas menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjadi pemicu berbagai tantangan terkait kenaikan harga beras belakangan.

Bersama Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Badan Urusan Logistik, Selasa (2/4/2024) DPD RI mendiskusikan soal bagaimana pembangunan sektor pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan dan kebutuhan bahan pokok lain yang terjangkau oleh rakyat. Terlebih jelang lebaran yang sudah dekat.

“Saya secara khusus menyampaikan bahwa siklus ini sebenarnya pekerjaan lumrah dalam pemerintahan, sehingga saya mendorong agar ada langkah taktis dan strategis mengatasi masalah kenaikan harga hingga inflasi. Ada mekanisme berkelanjutan yang juga terpola dan terpadu sehingga masalah ini tidak berulang, tak lagi menjadi isu khusus di negara yang besar ini,” kata Anggota DPD RI Agustin Teras Narang.

Baca Juga :  Peresmian Kapel Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Begini Kata Teras Narang

Keberlanjutan, pihaknya minta jadi atensi kelembagaan, dan agar DPD RI mendesak pemerintah pusat termasuk daerah, sehingga isu pangan nasional ini tidak menjadi momok abadi negara ini.

“Catatan saya ini juga mendapat atensi dan catatan khusus dari Menteri Pertanian yang menanggapi soal bagaimana kerap berganti dan tidak berlanjutnya program kepemimpinan desa, bupati, gubernur, hingga Presiden telah menimbulkan kerugian hingga ribuan triliun dalam beberapa waktu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Senator asal Kalteng ini menyampaikan pentingnya pemetaan dan tindak lanjut khusus dalam menjawab masalah para pekebun karet yang bertahun-tahun berharap akan perbaikan harga. Untuk itu perlu ada atensi khusus dan program bagi petani karet, termasuk bila memang dalam kajian kementerian dinilai tak lagi menjanjikan. Perlu ada kebijakan yang menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah mereka para pekebun.

Baca Juga :  Teras Narang: Renungi Makna Hakiki 5 Sila

“Selain itu saya mendesak pemerintah agar bersama semua pihak terkait, dapat menyiapkan suatu Pokok-Pokok Kedaulatan Pangan Berkelanjutan yang menjadi sebuah mandat wajib bagi pemerintahan beberapa dekade ke depan, tanpa ada intervensi perubahan yang dapat membawa agenda berbeda dari kepentingan nasional,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah sungguh serius memperhatikan dan mengangkat kejayaan pertanian dan pangan ini. Sebab sebagaimana mengutip catatan Bung Karno dalam berbagai tulisan soal pangan dan kebetulan diulang oleh Menteri Pertanian dalam rapat ini: bahwa urusan pangan adalah soal hidup dan matinya rakyat. (tim)

PROKALTENG.CO – Pangkal masalah kenaikan harga beras, pertama adalah penurunan produksi padi imbas kenaikan harga pupuk. Kedua, kebijakan kartu tani yang tidak dioptimalkan karena tidak bisa diambil sekitar 20 persen petani karena alasan lupa PIN hingga tidak ada akses internet. Ketiga, sebanyak 30 juta lembaga masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk. Berikutnya disrupsi oleh perubahan iklim.

Seluruh kondisi di atas menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjadi pemicu berbagai tantangan terkait kenaikan harga beras belakangan.

Bersama Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Badan Urusan Logistik, Selasa (2/4/2024) DPD RI mendiskusikan soal bagaimana pembangunan sektor pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan dan kebutuhan bahan pokok lain yang terjangkau oleh rakyat. Terlebih jelang lebaran yang sudah dekat.

“Saya secara khusus menyampaikan bahwa siklus ini sebenarnya pekerjaan lumrah dalam pemerintahan, sehingga saya mendorong agar ada langkah taktis dan strategis mengatasi masalah kenaikan harga hingga inflasi. Ada mekanisme berkelanjutan yang juga terpola dan terpadu sehingga masalah ini tidak berulang, tak lagi menjadi isu khusus di negara yang besar ini,” kata Anggota DPD RI Agustin Teras Narang.

Baca Juga :  Peresmian Kapel Yayasan Kesehatan PGI Cikini, Begini Kata Teras Narang

Keberlanjutan, pihaknya minta jadi atensi kelembagaan, dan agar DPD RI mendesak pemerintah pusat termasuk daerah, sehingga isu pangan nasional ini tidak menjadi momok abadi negara ini.

“Catatan saya ini juga mendapat atensi dan catatan khusus dari Menteri Pertanian yang menanggapi soal bagaimana kerap berganti dan tidak berlanjutnya program kepemimpinan desa, bupati, gubernur, hingga Presiden telah menimbulkan kerugian hingga ribuan triliun dalam beberapa waktu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Senator asal Kalteng ini menyampaikan pentingnya pemetaan dan tindak lanjut khusus dalam menjawab masalah para pekebun karet yang bertahun-tahun berharap akan perbaikan harga. Untuk itu perlu ada atensi khusus dan program bagi petani karet, termasuk bila memang dalam kajian kementerian dinilai tak lagi menjanjikan. Perlu ada kebijakan yang menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah mereka para pekebun.

Baca Juga :  Teras Narang: Renungi Makna Hakiki 5 Sila

“Selain itu saya mendesak pemerintah agar bersama semua pihak terkait, dapat menyiapkan suatu Pokok-Pokok Kedaulatan Pangan Berkelanjutan yang menjadi sebuah mandat wajib bagi pemerintahan beberapa dekade ke depan, tanpa ada intervensi perubahan yang dapat membawa agenda berbeda dari kepentingan nasional,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah sungguh serius memperhatikan dan mengangkat kejayaan pertanian dan pangan ini. Sebab sebagaimana mengutip catatan Bung Karno dalam berbagai tulisan soal pangan dan kebetulan diulang oleh Menteri Pertanian dalam rapat ini: bahwa urusan pangan adalah soal hidup dan matinya rakyat. (tim)

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru