Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra, agar meningkatkan pemantauan dan pengawasan dipenghujung Tahun 2024 ini. Sehingga bisa dipastikan seluruh program terealisasi baik dan maksimal.
Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan, menegaskan pentingnya pengawasan ketat pada setiap tahapan pembangunan dan proyek pengadaan barang serta jasa di wilayahnya. Hal ini dinilainya sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya baru-baru ini menerima kunjungan dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka pengawasan terkait perizinan depot air minum isi ulang.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menerima kunjungan dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) terkait pengawasan perizinan depot air minum isi ulang. Pertemuan dalam kunjungan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (6/11/2024).
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya mengimbau kepada orang tua di daerah setempat, untuk mewaspadai terhadap anak-anak saat bermain di genangan air saat musim banjir.
Seluruh anggota dewan diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Ketua Sementara DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong menekankan pentingnya pengawasan dan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga tidak netral dalam pelaksanaan pemilu mulai dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas mengajak masyarakat untuk ikut dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah, SHut MM.
Kenaikan harga elpiji subsidi ukuran 3 kilogram atau yang biasa disebut elpiji melon menjadi sorotan anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh.
Ya, saat ini harga elpiji melon di pasaran mencapai Rp. 30.000 hingga Rp. 35.000 per tabung. Itu jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, semakin terbebani.
Anggota Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Khemal Nasery menekankan pentingnya pengawasan terhadap anggaran daerah. Hal tersebut, agar apa yang menjadi kekurangan pada tahun anggaran 2023 tidak terjadi pada tahun 2024 ini.