PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi karena gejolak harga minyak dunia tidak hanya berpotensi memicu inflasi di daerah, tetapi juga kenaikan harga bahan pokok, dan meningkatnya biaya logistik yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi masyarakat.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, menekankan perlunya langkah cepat dan strategis Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Sri mendorong pemerintah untuk menggelar pasar murah, khususnya untuk kebutuhan bahan pokok. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah harus diperluas dengan menambah titik lokasi supaya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Dilaksanakan pasar murah khususnya bahan pokok,untuk titik lokasinya diperbanyak agar mudah dijangkau oleh masyarakat,” ucapnya, Senin (20/4/2026).
Selain itu, Sri Ani juga menyampaikan pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya solar yang digunakan untuk sektor transportasi angkutan barang. Ia pun menegaskan kendaraan pengangkut material maupun sembako harus ditertibkan dan diawasi secara ketat agar benar-benar mendapatkan solar subsidi sesuai peruntukannya.
Menurutnya, pengawasan ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi yang berpotensi memperparah kondisi distribusi dan harga barang di lapangan.
“Untuk khusus alat transportasi angkutan barang metrial dan angkutan barang sembako harus ditertibkan dan diawasi dengan ketat agar bisa mendapatkan solar subsidi dan tidak disalah gunakan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Dia berharap Pemerintah Kota Palangka Raya mampu menekan dampak kenaikan harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar di tengah tekanan ekonomi global. (jef)
