Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan SILPA APBD 2025 sebesar Rp60,41 miliar berasal dari efisiensi anggaran dan faktor teknis, bukan akibat kegagalan pelaksanaan program strategis daerah.
Pemko Palangka Raya mengkaji kemungkinan penggabungan sejumlah OPD sebagai bagian dari penataan organisasi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih ramping, efektif, dan optimal dalam pelayanan publik.
DPRD Kalimantan Tengah mendukung langkah efisiensi anggaran melalui penggabungan OPD apabila dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Efisiensi anggaran dapat menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mendorong pembangunan yang lebih produktif, berkualitas, serta berkelanjutan.
Pemprov Kalteng memastikan program prioritas seperti KHBS, layanan kesehatan gratis, dan Satu Rumah Satu Sarjana tetap berjalan optimal meski dilakukan efisiensi anggaran daerah.
