Efisiensi Anggaran

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto membantah anggapan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mengganggu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (K

Bupati Seruyan memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan efisiensi anggaran harus diiringi peningkatan kinerja dan percepatan penyerapan APBD.

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Sudarto, meminta rencana penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikaji secara komprehensif.

Pemkab Barito Selatan memastikan peringatan HUT RI ke-81 dan Hari Jadi ke-67 tetap berlangsung meski dengan konsep sederhana akibat efisiensi anggaran.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan SILPA APBD 2025 sebesar Rp60,41 miliar berasal dari efisiensi anggaran dan faktor teknis, bukan akibat kegagalan pelaksanaan program strategis daerah.

Pemko Palangka Raya mengkaji kemungkinan penggabungan sejumlah OPD sebagai bagian dari penataan organisasi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih ramping, efektif, dan optimal dalam pelayanan publik.

DPRD Kalimantan Tengah mendukung langkah efisiensi anggaran melalui penggabungan OPD apabila dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Efisiensi anggaran dapat menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mendorong pembangunan yang lebih produktif, berkualitas, serta berkelanjutan.

Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan masyarakat.

DPRD Palangka Raya meyakini penerapan skema KPDBU untuk penerangan jalan dapat meningkatkan efisiensi anggaran daerah.

Pemprov Kalteng memastikan program prioritas seperti KHBS, layanan kesehatan gratis, dan Satu Rumah Satu Sarjana tetap berjalan optimal meski dilakukan efisiensi anggaran daerah.

Pemprov Kalteng tetap mempertahankan program KHBS di tengah tekanan anggaran dan efisiensi belanja daerah.

Penurunan APBD hingga hampir 50 persen di Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai memicu kekhawatiran di kalangan pegawai.

Penerapan BLUD dinilai mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi ketergantungan APBD, serta mengoptimalkan potensi pasar layanan uji lingkungan.

DPRD Kota Palangka Raya menunda pengesahan Raperda PJU sambil menunggu hasil kajian skema kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai mampu menekan beban anggaran hingga 50 persen.

Disdik Kalteng memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak pada layanan pendidikan, dengan tetap menjaga bahkan meningkatkan program yang menyentuh langsung kebutuhan siswa.

Kenaikan harga BBM mendorong Pemko Palangka Raya membatasi perjalanan dinas OPD, dengan memprioritaskan kegiatan penting dan mendorong penggunaan rapat daring untuk efisiensi.

Pemkab Barsel menerapkan WFH bagi ASN sebagai bagian dari transformasi budaya kerja untuk meningkatkan efisiensi, dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

DPRD Kota Palangka Raya mulai menyisir ketat anggaran dalam APBD 2026.

Pemprov Kalteng mematangkan persiapan Hari Jadi ke-69 tahun 2026. Meski dalam kondisi efisiensi anggaran, perayaan tetap dirancang meriah melalui kolaborasi lintas OPD dan berbagai elemen.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN sebagai strategi menghadapi keterbatasan anggaran, tanpa mengganggu jalannya program pembangunan daerah.

Pemkab Pulang Pisau mulai menerapkan WFH bagi ASN secara terbatas setiap Rabu sebagai uji coba untuk mendorong efisiensi anggaran, tanpa mengganggu pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan mengalami PHK meski kebijakan efisiensi anggaran tengah diterapkan.

Meski anggaran menyusut, Gubernur Kalteng pastikan layanan publik dan program prioritas tetap optimal dan tepat sasaran.

Wabup Pulang Pisau minta perangkat daerah susun program efektif, efisien, dan selaras RPJMD 2025–2029.

Rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN Kalteng mulai dimatangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Gubernur Agustiar memastikan program berbasis masyarakat tetap berjalan optimal dengan prinsip tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi rakyat.

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin. Berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai mengorbankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno mengungkapkan kinerja PDAM Kapuas terus menunjukkan tren positif, dari kerugian Rp25 miliar pada 2021 hingga mulai mencatat laba pada 2025.

Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri mengimbau ASN tetap bersabar, seraya memastikan THR tetap akan dibayarkan sesuai ketentuan meski berpotensi tidak cair sebelum Hari Raya.

Pemkab Kotim memprioritaskan efisiensi belanja operasional guna menekan anggaran tanpa harus memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang disebut sebagai opsi terakhir.

Proyek rehabilitasi rumah jabatan Wabup Barsel senilai Rp14 miliar menuai kritik warga di tengah efisiensi anggaran.

emerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar apel gabungan pascalibur dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah di halaman Kantor Bupati Kobar, Rabu (25/3).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan kebijakan efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengganggu insentif jabatan keagamaan dan kemasyarakatan.

Pemerintah Kota Palangka Raya saat ini tengah menerapkan langkah efisiensi anggaran secara besar-besaran pada sejumlah sektor.

Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i minta perangkat daerah efisien dalam belanja, sambil tetap fokus pada program prioritas meski dana transfer pusat menurun.

Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri menekankan disiplin belanja dan efisiensi anggaran pembangunan saat membuka Musrenbang Kecamatan Dusun Selatan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang digelar di Kecamatan Baamang pada Rabu (4/2).

Di tengah kebijakan pengetatan atau efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng). Gubernur H. Agustiar Sabran. Memastikan bahwa kesejahteraan perangkat masyarakat

Usai pemulihan paskasakit, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran langsung mengumpulkan OPD untuk memperkuat kebersamaan dan memfokuskan program prioritas di tengah efisiensi anggaran.

Penurunan DAK Nonfisik pada 2026 membuat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya menyesuaikan strategi program literasi agar tetap berdampak langsung bagi masyarakat.

Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 memaksa pemerintah daerah mempersempit ruang fiskal.

Pemprov Kalteng menegaskan pengetatan dan pemilahan belanja daerah sebagai langkah menjaga efektivitas anggaran di tengah penurunan APBD 2026.

Tahun Baru 2026, Seruyan fokus efisiensi anggaran dan pelayanan masyarakat. Bupati minta ASN tetap profesional meski dana dipangkas Rp190 miliar.

APBD Kalteng 2026 turun menjadi Rp5,4 triliun, tapi program prioritas guru dan masyarakat tetap berjalan, efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan layanan.

Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menegaskan, meski anggaran menyusut hampir separuh, pemerintah daerah tetap optimistis mampu menjaga stabilitas pembangunan di Bumi Tambun Bungai.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin ketat.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, Taufik Nugraha, mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan sementara rencana pengadaan mobil dinas (mobdin).

Pemerintah Kota Palangka Raya siap menindaklanjuti seluruh masukan fraksi DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang 2025/2026.

Pemprov Kalteng memastikan pelayanan komunikasi pemerintahan dan pengelolaan informasi publik tetap berjalan efektif meskipun terjadi penyesuaian anggaran pada tahun 2025–2026.

Pemprov Kalteng memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan tidak akan berdampak pada pelayanan publik maupun program-program prioritas untuk masyarakat

Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemprov tidak akan mengganggu jalannya program-program pro rakyat.

Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran memastikan seluruh program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) tetap berjalan meskipun dilakukan efisiensi anggaran.

Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran menegaskan pentingnya efisiensi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi. Mengingatkan Pemerintah Kota Palangka Raya agar kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 tidak sampai mengganggu kualitas pelayanan kesehatan

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Abadi. Menyoroti pembahasan anggaran Sekretariat Daerah (Setda) dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kotim yang digelar di ruang

DPRD Kalteng menilai kebijakan pemangkasan Dana TKD menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi (pemprov) dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026.

Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung menyoroti penurunan kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dengan alasan efisiensi.

Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran bersilaturahmi dengan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator lingkup Pemprov Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Selasa (30/9/2025).

Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan sejumlah langkah strategis. Untuk menghadapi penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada 2026.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono. Menegaskan efisiensi anggaran harus dijalankan secara bijak dengan tetap memprioritaskan program strategis.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Memastikan efisiensi anggaran akan menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus mematangkan kesiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah 2026.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor. Memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kebijakan efisiensi anggaran jilid II dari pemerintah pusat

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan, tidak ingin gegabah dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Pemkab lebih memilih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat

Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan memangkas sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mencatat capaian efisiensi anggaran yang signifikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025.

DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menutup Masa Persidangan II dan membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 melalui Rapat Paripurna ke-10 dan ke-1.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin. Belum lama ini menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, melakukan langkah strategis recofusing dan efisiensi anggaran di seluruh sektor perangkat daerah.

Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Eddy Raya Samsuri menegaskan pentingnya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Tetap berkomitmen dalam mendukung kesejahteraan masyarakat meskipun ada efisiensi anggaran. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut ad

Bupati Kotim H Halikinnor saat memimpin rapat dalam rangka menghadapi kebijakan efisiensi anggaran di Ruang Rapat Gedung A Setda Kotim, beberapa waktu lalu.(PROKOPIM/KP)

Kebijakan efisiensi anggaran di Kota Palangka Raya menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan bahwa langkah ini harus diiringi dengan peningkatan kinerja

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menunda perombakan pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat. Ia menyatakan bahwa sebelum melakukan rotasi atau pelantikan pejabat baru, dirinya akan fokus pada evaluasi kinerja terlebih dahulu.

Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Agenda utama dalam rakor ini adalah membahas strategi efisiensi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah serta rumah sakit umum daerah (RSUD).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Drs. Aswan, MSi. Menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat diharapkan tidak berdampak pada program-program prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak berdampak pada layanan kesehatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan setiap layanan kesehatan yang diterima masyarakat masih berjalan normal seperti biasa.

Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menegaskan bahwa efisiensi anggaran dalam APBD 2025 tidak akan berdampak pada pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan penyesuaian anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat agar layanan tetap berjalan optimal.

Kapolresta Palangka Raya, Kombes Pol Dedy Supriadi, memastikan situasi aksi di depan Gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap kondusif.

Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong menanggapi tuntutan dari mahasiswa yang menggelar aksi di Kantor DPRD setempat. Arton menganggap tuntutan dari mahasiswa tersebut wajar untuk disampaikan.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiwa Jenuh Kalimantan Tengah melakukan menyampaikan sembilan poin tuntutannya saat aksi di depan Kantor DPRD Kalteng pada Rabu, (19/2/2025).

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kapuas memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai sorotan. Pengamat Ekonomi dari Universitas Palangka Raya (UPR), Fitria Husnatarina, menilai kebijakan ini dapat membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam berinovasi dan menjalankan program strategis.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau. Menggelar rapat penjelasan terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Menyoroti soal pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah kurang lebih Rp125,153 milliar.

Dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, pemerintah pusat menginstruksikan semua daerah, termasuk Kota Palangka Raya, untuk melakukan efisiensi anggaran.

Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menuai sorotan dari kalangan pengusaha.

Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustin Teras Narang, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mulai mengimplementasikan kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang dicanangkan Pemerintah Pusat.