DPRD Kalimantan Tengah mendukung langkah efisiensi anggaran melalui penggabungan OPD apabila dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Efisiensi anggaran dapat menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mendorong pembangunan yang lebih produktif, berkualitas, serta berkelanjutan.
Pemprov Kalteng memastikan program prioritas seperti KHBS, layanan kesehatan gratis, dan Satu Rumah Satu Sarjana tetap berjalan optimal meski dilakukan efisiensi anggaran daerah.
DPRD Kota Palangka Raya menunda pengesahan Raperda PJU sambil menunggu hasil kajian skema kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai mampu menekan beban anggaran hingga 50 persen.
Disdik Kalteng memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak pada layanan pendidikan, dengan tetap menjaga bahkan meningkatkan program yang menyentuh langsung kebutuhan siswa.
