PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Di tengah tekanan fiskal yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 terpangkas hampir 50 persen, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program prioritas berbasis masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menggelar silaturahmi dan halal bihalal bersama organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Istana Isen Mulang, belum lama ini.
APBD Kalteng Tahun 2026 turun signifikan dari sekitar Rp10,3 triliun pada 2025 menjadi Rp5,4 triliun. Meski demikian, pemerintah provinsi memastikan pelayanan publik dan program strategis tetap berjalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.
“Kondisi tersebut tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami tetap bertekad melaksanakan program-program prioritas yang berbasis masyarakat, yang menyentuh langsung kebutuhan dan kepentingan rakyat, dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan tepat sasaran,” tegas Agustiar.
Menurut gubernur, tantangan fiskal saat ini menuntut pemerintah melakukan penajaman kebijakan dan memastikan setiap anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia mengakui tantangan pembangunan ke depan tidak ringan. Karena itu, sinergi seluruh elemen, termasuk generasi muda, menjadi kunci agar arah pembangunan tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran.
Gubernur juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus dikelola dalam semangat kebersamaan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (ovi/kpg)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Di tengah tekanan fiskal yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 terpangkas hampir 50 persen, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program prioritas berbasis masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menggelar silaturahmi dan halal bihalal bersama organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Istana Isen Mulang, belum lama ini.
APBD Kalteng Tahun 2026 turun signifikan dari sekitar Rp10,3 triliun pada 2025 menjadi Rp5,4 triliun. Meski demikian, pemerintah provinsi memastikan pelayanan publik dan program strategis tetap berjalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.
“Kondisi tersebut tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami tetap bertekad melaksanakan program-program prioritas yang berbasis masyarakat, yang menyentuh langsung kebutuhan dan kepentingan rakyat, dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan tepat sasaran,” tegas Agustiar.
Menurut gubernur, tantangan fiskal saat ini menuntut pemerintah melakukan penajaman kebijakan dan memastikan setiap anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia mengakui tantangan pembangunan ke depan tidak ringan. Karena itu, sinergi seluruh elemen, termasuk generasi muda, menjadi kunci agar arah pembangunan tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran.
Gubernur juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, namun harus dikelola dalam semangat kebersamaan dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (ovi/kpg)
