Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Tetap berkomitmen dalam mendukung kesejahteraan masyarakat meskipun ada efisiensi anggaran. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut ad
Bupati Kotim H Halikinnor saat memimpin rapat dalam rangka menghadapi kebijakan efisiensi anggaran di Ruang Rapat Gedung A Setda Kotim, beberapa waktu lalu.(PROKOPIM/KP)
Kebijakan efisiensi anggaran di Kota Palangka Raya menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan bahwa langkah ini harus diiringi dengan peningkatan kinerja
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menunda perombakan pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat. Ia menyatakan bahwa sebelum melakukan rotasi atau pelantikan pejabat baru, dirinya akan fokus pada evaluasi kinerja terlebih dahulu.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Agenda utama dalam rakor ini adalah membahas strategi efisiensi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah serta rumah sakit umum daerah (RSUD).Â
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Drs. Aswan, MSi. Menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat diharapkan tidak berdampak pada program-program prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan.
Efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak berdampak pada layanan kesehatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan setiap layanan kesehatan yang diterima masyarakat masih berjalan normal seperti biasa.
Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menegaskan bahwa efisiensi anggaran dalam APBD 2025 tidak akan berdampak pada pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan penyesuaian anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat agar layanan tetap berjalan optimal.
