Pemprov Kalteng memastikan gaji dan tunjangan PPPK tetap aman. Belanja pegawai yang masih 27 persen dari APBD membuat tidak ada rencana pemangkasan hak aparatur.
Reses penutup Junaidi di Kelurahan Panarung dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi, dengan sektor infrastruktur menjadi sorotan utama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Gubernur Agustiar memastikan program berbasis masyarakat tetap berjalan optimal dengan prinsip tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi rakyat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan kebijakan efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengganggu insentif jabatan keagamaan dan kemasyarakatan.
APBD Kalteng 2026 turun menjadi Rp5,4 triliun, tapi program prioritas guru dan masyarakat tetap berjalan, efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan layanan.
