PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, mengakui pemerintah provinsi menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan program-program prioritas daerah di tengah tekanan anggaran dan kebijakan efisiensi belanja.
Hal itu disampaikan Agustiar saat berdialog dengan insan pers di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut, ia mengungkapkan proses penyesuaian anggaran sempat berlangsung alot karena pemerintah harus melakukan pemangkasan besar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kurang lebih tiga sampai empat bulan dinas-dinas ini sibuk melakukan penyesuaian dan pemangkasan anggaran. Masih ada minus sekitar Rp75 sampai Rp78 miliar,” kata Agustiar.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah harus bekerja ekstra agar program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat tetap dapat direalisasikan.
Ia mengaku berbagai keputusan efisiensi tidak mudah dilakukan karena menyangkut kepentingan banyak sektor. Namun pemerintah memilih mempertahankan program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini menyangkut janji kepada masyarakat. Tantangannya berat sekali, tetapi harus tetap dijalankan,” ujarnya.
Agustiar mengatakan fokus utama pemerintah saat ini berada pada sektor pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan bantuan pangan yang menjadi bagian dari program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
Ia menyebut total anggaran yang dialokasikan untuk program-program tersebut mencapai sekitar Rp500 miliar.
“Di situ ada pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, sampai bantuan pangan. Semuanya hampir Rp500 miliar,” katanya.
Meski kondisi fiskal daerah cukup berat, Agustiar memastikan pemerintah tetap berupaya menjaga kesinambungan bantuan kepada masyarakat. Saat ini bantuan pangan disebut telah berjalan lima kali penyaluran, sementara bantuan tunai dan layanan KHBS terus dilaksanakan secara bertahap.
“Artinya hampir setiap bulan ada bantuan yang berjalan sampai Desember,” ucapnya.
Selain mempertahankan program prioritas, pemerintah provinsi juga tengah mencari formulasi regulasi untuk merealisasikan bantuan dan insentif bagi tokoh keagamaan serta perangkat adat.
Agustiar mengungkapkan pemerintah sebenarnya ingin penyaluran bantuan dilakukan langsung dari pemerintah provinsi kepada penerima manfaat, namun mekanisme regulasi masih menjadi kendala.
“Kami masih mencari regulasinya supaya bisa langsung disalurkan dari provinsi. Anggarannya sebenarnya sudah kami siapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga terus mencari peluang peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber daya alam Kalteng yang dinilai memiliki potensi besar.
“Kalteng ini sangat kaya sumber daya alam. Kami optimistis ke depan kemampuan daerah bisa lebih baik,” tandasnya. (ovi/ans/kpg)
