PROKALTENG.CO — Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan menjadi salah satu isu penting yang disampaikan Nur Ghina Muslimah, SE., M.Ak. saat menjadi Penanggap dalam Diskusi Kebangsaan Nasional bertema “Persatuan Indonesia: Memperkuat Dialog Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045”, yang diselenggarakan di Nordu Cafe, Jakarta Timur, Minggu (23/8).
Forum tersebut menghadirkan Yosef Sumpurna Ngarang, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Pemenuhan HAM sebagai narasumber; Wayan Ardi Adnyana, Ketua Umum PP KMHDI*, sebagai keynote speaker; serta sejumlah penanggap dari organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan elemen masyarakat.
Nur Ghina Muslimah menjadi salah satu penanggap yang secara khusus membawa isu lingkungan dan karhutla di Pulau Kalimantan ke dalam perspektif kebangsaan.
Menurut Nur Ghina, persoalan lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Semangat menuju
Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, teknologi, dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengenai kemampuan negara menjamin lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi mendatang.
“Persatuan Indonesia harus hadir dalam persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Ketika hutan terbakar, udara tercemar, anak-anak tidak dapat belajar di sekolah, dan masyarakat kehilangan jarak pandang karena asap, maka persoalan itu sudah menjadi persoalan kebangsaan,” demikian pokok penyampaian Nur Ghina dalam forum tersebut.
Karhutla Kalimantan Menjadi Persoalan Kebangsaan
Nur Ghina yang juga calon Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Islam Indonesia (HMI) menyoroti bahwa kondisi karhutla di Kalimantan pada Agustus 2026 menunjukkan ancaman yang masih dinamis.
Berdasarkan data BNPB berdasarkan pemantauan Satelit NOAA-20 hingga 20 Agustus 2026 terdapat 1.487 hotspot di wilayah Kalimantan.
Rinciannya adalah:
Kalimantan Tengah: 767 hotspot
Kalimantan Barat: 560 hotspot
Kalimantan Selatan: 74 hotspot
Kalimantan Timur: 74 hotspot
Kalimantan Utara: 3 hotspot
