Operasi pengendalian karhutla melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat. Keselamatan serta kesehatan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas utama.
Pemerintah juga memperkuat operasi pemadaman darat dan udara, termasuk water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca.
Menurut Nur Ghina, besarnya sumber daya yang dikerahkan menunjukkan bahwa karhutla Kalimantan membutuhkan gerakan nasional yang terintegrasi bukan hanya respons sektoral.
Persatuan Indonesia Harus Hadir dalam Krisis Lingkungan
Bagi Nur Ghina, tema “Persatuan Indonesia: Memperkuat Dialog Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045” memiliki relevansi langsung dengan persoalan karhutla.
Menurutnya, persatuan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan masyarakat hidup berdampingan dalam keberagaman.
Persatuan juga harus diwujudkan dalam kemampuan seluruh elemen bangsa untuk menghadapi persoalan yang sama.
Karhutla menjadi salah satu contoh bahwa batas administratif tidak boleh menjadi batas koordinasi.
“Api tidak mengenal batas provinsi. Asap juga tidak mengenal batas kabupaten. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama-sama,” demikian pokok pernyataan Nur Ghina.
Operasi pengendalian karhutla melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat. Keselamatan serta kesehatan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas utama.
Pemerintah juga memperkuat operasi pemadaman darat dan udara, termasuk water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca.
Menurut Nur Ghina, besarnya sumber daya yang dikerahkan menunjukkan bahwa karhutla Kalimantan membutuhkan gerakan nasional yang terintegrasi bukan hanya respons sektoral.
Persatuan Indonesia Harus Hadir dalam Krisis Lingkungan
Bagi Nur Ghina, tema “Persatuan Indonesia: Memperkuat Dialog Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2045” memiliki relevansi langsung dengan persoalan karhutla.
Menurutnya, persatuan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan masyarakat hidup berdampingan dalam keberagaman.
Persatuan juga harus diwujudkan dalam kemampuan seluruh elemen bangsa untuk menghadapi persoalan yang sama.
Karhutla menjadi salah satu contoh bahwa batas administratif tidak boleh menjadi batas koordinasi.
“Api tidak mengenal batas provinsi. Asap juga tidak mengenal batas kabupaten. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama-sama,” demikian pokok pernyataan Nur Ghina.
