TAG

Dana Desa

Kejari Bartim Usut Dugaan Korupsi BUMDes Mart, Dana Rp1,8 Miliar Disorot

Kasus BUMDes Mart “Nenak Mandiri” resmi naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan indikasi peristiwa pidana.

Dana Desa Menyusut, Warga Hiang Bana Usulkan Infrastruktur hingga Internet

Penurunan Dana Desa berdampak pada pembangunan di Hiang Bana, warga pun mengusulkan berbagai kebutuhan mulai dari infrastruktur, air bersih hingga jaringan internet saat reses Faridawaty.

Kejari Barito Utara Tuntaskan Tahap II Kasus Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Mampuak I Ditahan

Kejari Barito Utara rampungkan Tahap II kasus korupsi dana desa, mantan Kades Mampuak I ditahan untuk proses persidangan.

DPRD Gumas Soroti Dana Desa, Minta Kades Ciptakan Lapangan Kerja Lewat BUMDes

Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gunung Mas (Gumas) jadi sorotan DPRD.

Masih Ratusan Desa Tertinggal di Kalteng, Pemprov Genjot Infrastruktur dan SDM

Dari total 1.432 desa yang tersebar di 13 kabupaten di Kalimantan Tengah (Kalteng), ratusan desa masih berstatus tertinggal.

DPRD Batara Minta BPD dan Pemdes Kompak

Anggota DPRD Barito Utara, Jiham Nur, menyatakan dukungan penuh terhadap penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Program Jaga Desa antara Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Asosiasi Permusyawaratan Desa

MoU Jaga Desa Resmi Jalan di Barito Utara, DPRD Sebut Cara Efektif Cegah Masalah Dana Desa

Program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa resmi bergulir di Barito Utara setelah Kejaksaan Negeri dan DPC ABPEDNAS meneken MoU terkait pendampingan hukum bagi desa.

Kejari se-Kalteng Bersinergi Awasi Dana Desa dan Koperasi Merah Putih

Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kalimantan Tengah bersama pemerintah daerah resmi menandatangani Nota Kesepakatan pengawasan dana desa dan pengelolaan Koperasi Merah Putih.

Kejagung Kawal Dana Desa, Pemprov Kalteng Dukung Penguatan Koperasi Merah Putih

Kejagung dan Pemprov Kalteng sepakat memperkuat pengelolaan dana desa lewat kerja sama Jaksa Garda Desa dengan Koperasi Merah Putih.

Mulai 2026, Bantuan Desa Tidak Disalurkan Dalam Bentuk Dana Tunai tapi Program Pembangunan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Memastikan rencana bantuan desa tidak akan disalurkan dalam bentuk dana tunai. Namun melalui program pembangunan yang langsung dikelola oleh

Perubahan Status Kelurahan ke Desa Bisa Maksimalkan Pembangunan

Legislator Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mendorong sejumlah wilayah di ibu kota Kalteng agar beralih status dari kelurahan menjadi desa.

Aryawan: Tahun 2026, Desa di Kalteng Terima Kucuran Dana Rp100–Rp250 Juta

Desa-desa di Kalimantan Tengah dipastikan bakal menerima dana pembangunan sebesar Rp100 juta hingga Rp250 juta mulai 2026.

Dewan Dorong Rehab Sekolah dan Pencairan DD di Tumbang Tukun

Anggota DPRD Kabupaten Kapuas H Didi Hartoyo melakukan monitoring ke Desa Tumbang Tukun Kecamatan Pasak Talawang.

Hindari Penyelewengan Dana Desa, Aparat Desa Diminta Tingkatkan Pemahaman Anti Korupsi

Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, Herianto memberikan tanggapannya terkait kasus dugaan korupsi dana desa yang terjadi di Desa Batu Ampar, Kecamatan Menthobi Raya.

Kalteng Siapkan Rp500 Juta per Desa untuk Percepatan Pembangunan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan program strategis untuk percepatan pembangunan desa.

Libatkan Masyarakat Secara Langsung Dalam Pembangunan yang Didanai Dana Desa

Seluruh Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Katingan diingatkan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan desa yang didanai oleh dana desa.

Ketua TP PKK Kalteng Ajak Optimalisasi Dana Desa untuk Penguatan Layanan Dasar

Optimalisasi dana desa dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat layanan dasar dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Dinas PMD Kalteng Dorong Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Kepala Dinas PMD Kalteng, H. Aryawan menambahkan, Gerakan Tanam Padi Serentak menjadi momentum strategis dalam pemberdayaan desa, terutama dalam pengembangan sektor pertanian berbasis masyarakat.

Dinas PMD Kalteng Dorong Transparansi Dana Desa, DPD RI Beri Dukungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong transparansi dalam pengelolaan dana desa guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan d

Jangan Sampai Ada yang Menunda Pembayaran BLT, Apalagi Sampai Memotong

Program Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat. Melalui Dana Desa hingga tahun anggaran 2025 masih berjalan. Sehubungan dengan hal ini seluruh pemerintah desa, khususnya di wilayah Kecamatan Kamipang diminta untuk segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga tidak mampu di daerahnya masing-masing.

Cegah Penyimpangan, DPMD Berikan Pembinaan Kepada Kepala Desa dan Perangkatnya

Kasus yang melibatkan aparatur desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari dugaan korupsi, perselingkuhan, hingga penggelapan upah warga. Berbagai kasus ini memunculkan kekhawatiran terkait integritas dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Jangan Sampai Dana Desa Salah Peruntukkannya, Sehingga Berujung Pada Proses Hukum

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor. Mengingatkan seluruh pemerintah desa (pemdes) di Bumi Habaring Hurung. Agar mematuhi aturan dalam penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Dinsos-PMD Barsel Minta Desa Optimalkan ADD dan DD untuk Pembangunan 2025

DSPMD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mengimbau seluruh pemerintah desa memaksimalkan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada 2025.

Kejari Gunung Mas Ungkap Perkara Korupsi Miliaran Rupiah

Bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Mas (Gumas) mengungkap sejumlah perkara tindak pidana khusus (pidsus) yang sedang ditangani sepanjang tahun ini.

Hati-hati Kelola Keuangan Desa, Kades Diminta Transparan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengingatkan seluruh Kepala Desa (Kades) di wilayah Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau agar berhati-hati dalam mengelola keuangan desa, termasuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kades Wajib Taat pada Aturan dalam Pengelolaan Dana Desa

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengingatkan para kepala desa (Kades) di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau agar mengelola dana desa (DD) dengan sebaik-baiknya.

DPRD Gumas Soroti Penggunaan Dana Desa, Dorong Pemberdayaan Masyarakat

Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh 114 desa di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mendapat perhatian serius dari DPRD setempat.

Kejari Lamandau Selidiki Pengelolaan Aset Desa, 10 Orang Sudah Dimintai Keterangan

Diam-diam ternyata Kejaksaan Negeri Lamandau saat ini tengah melakukan penyelidikan dugaan kerugian yang melibatkan hasil pengelolaan lahan aset desa yang bekerja sama dengan koperasi dan perusahaan mitra, di salah satu desa.

Penggunaan Dana Desa Harus Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) berharap dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) agar digunakan secara optimal berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Satu Tahun Lebih Dana Desa Tak Cair, Naek Marusaha Berusaha Temui Ketua DPR RI

PROKALTENG.CO - Kepala Desa (Kades) Datai Nirui, Kecamatan Teweh Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Naek Marusaha berjalan kaki menuju Gedung DPR RI untuk bertemu para wakil rakyat.

Tahun Anggaran 2024, 9 Desa Dapat Kucuran Dana Desa

Program Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat melalui dana desa (DD) hingga tahun anggaran 2024 ini masih berjalan.

Proses Penyaluran BLT Harus Sesuai Ketentuan dan Tepat Sasaran

Dalam upaya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa tahun 2024, fokus utama yang harus dijaga adalah akurasi sasaran penerima.

Pengelolaan Dana Desa Perlu Dukungan Pemda

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO  - Anggota DPRD Kalteng, Duwel Rawing meminta pemda baik provinsi, kabupaten dan kota melalui instansi terkait agar dapat mendukung setiap desa mengelola secara efektif Dana Desa (DD).

Kades Harus Gunakan Dana Desa Sesuai Peruntukkan

KUALA KURUN, PROKALTENG.CO -  Kebanyaknya kepala desa (Kades) tersandung kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Rp1,216 Triliun Dana Desa, Percepat Pembangunan Gunakan dengan Tepat Guna

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pada tahun 2023, seluruh desa di Bumi Tambun Bungai yang berjumlah 1.432 telah menerima total triliunan dana desa yang disalurkan secara bertahap melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembangunan dii Desa Harus Lebih Baik dan Hasilnya Terukur

Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat. Tak sedikit anggaran yang diberikan oleh pusat melalui Dana Desa (DD).

Permendes Memungkinkan Desa Membuat Website dengan Dana Desa

Dukung Setiap Desa Membuat Website

Kotim Terbaik Penyaluran Dana Desa Se-Kalteng

Dana Desa Kotim

DPRD Ingatkan Kades Berhati-Hati Gunakan ADD atau DD

Hati-hati Gunakan DD dan ADD

Publikasi Penggunaan Dana Desa untuk Menghindari Kecurigaan Masyarakat

Keuangan Dana Desa Harus Dipublikasikan ke Masyarakat

Bupati akan Gelontorkan Dana, Setiap Desa Rp200 Juta

Pemerataan Pembangunan di Kotim

Konflik Internal, BPD Tumbang Jala Mengundurkan Diri

Konflik Internal di Desa Tumbang Jala

Dua Desa di Katingan Belum Terima Dana Desa

Dari 54 desa di Kabupaten Katingan, hanya dua desa yang belum menerima pencairan Dana Desa, yaitu Desa Nusa Kutau dan Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai

Segera Salukan BLT Kepada Warga yang Terdaftar dan Memenuhi Syarat

Lakukan Percepatan BLT Dana Desa (DD) untuk tahun 2022

Kelola Keuangan Desa Secara Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien

Kepala Desa Diminta Maksimalkan Penggunaan Dana Desa

Latest news