Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Dodik Ahmad Akbar, menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024.
Wakil Bupati Kapuas Dodo menghadiri kegiatan Komunikasi dan Sinergitas antara Pemerintah Daerah se-Kalteng dan BPK, bertempat di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (10/04/2025).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan T
Pemerintah Kabupaten Kapuas menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan semester II tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk bisa menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setidaknya paling lambat dalam waktu 60 hari ke depan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Â dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalteng di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng, Jumat (10/1).
Dalam upaya memperkuat komitmen anti-korupsi dan menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya mengadakan sosialisasi anti-korupsi.
Kecelakaan tunggal melibatkan satu unit mobil Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) terjadi saat kebakaran di Jalan Sutoyo S Banjarmasin Barat, Senin (5/8/2024) siang.
Penjabat Bupati Lamandau Lilis Suriani menerima Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
