PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) semester II tahun 2023, yakni LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin (15/1).
Halikinnor menerima langsung LHP DTT Semester II Tahun 2023 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng M Ali Asyhar didampingi Ketua DPRD Kotim Rini Anderson. Halikinnor mengungkapkan rasa hormat dan apresiasisetinggi-tingginya kepada tim pemeriksa baik BPK maupun internal pemerintah daerah.
”Kerja keras, dedikasi serta ketelitian yang telah ditunjukkan dalam proses penyusunan LHP ini, patut diacungi jempol. Semua itu adalah bukti nyata bahwa kita sebagai pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjalan program pemerintahan secara profesional,” ujarnya.
LHP DTT ini bagi Halikinnor tidak sekadar selembar formulir. Akan tetapi, baginya merupakan sebuah cerminan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
”Ini merupakan suatu bentuk pembuktian kepada masyarakat bahwa laman publik yang dipercayakan kepada kita dikelola dengan baik dan bertanggung jawab,” ujarnya.
”Dalam menghadapi hasil pemeriksaan ini, mari kita sambut dengan lapang dada dan keterbukaan hati. Kritik dan saran yang disampaikan merupakan sebuah suntik untuk perbaikan. Ini bukanlah sekadar evaluasi formal, tetapi peluang untuk melakukan perbaikan dan berinovasi agar semakin berkualitas,” imbuhnya.(hfz/hnd)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) semester II tahun 2023, yakni LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin (15/1).
Halikinnor menerima langsung LHP DTT Semester II Tahun 2023 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng M Ali Asyhar didampingi Ketua DPRD Kotim Rini Anderson. Halikinnor mengungkapkan rasa hormat dan apresiasisetinggi-tingginya kepada tim pemeriksa baik BPK maupun internal pemerintah daerah.
”Kerja keras, dedikasi serta ketelitian yang telah ditunjukkan dalam proses penyusunan LHP ini, patut diacungi jempol. Semua itu adalah bukti nyata bahwa kita sebagai pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjalan program pemerintahan secara profesional,” ujarnya.
LHP DTT ini bagi Halikinnor tidak sekadar selembar formulir. Akan tetapi, baginya merupakan sebuah cerminan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
”Ini merupakan suatu bentuk pembuktian kepada masyarakat bahwa laman publik yang dipercayakan kepada kita dikelola dengan baik dan bertanggung jawab,” ujarnya.
”Dalam menghadapi hasil pemeriksaan ini, mari kita sambut dengan lapang dada dan keterbukaan hati. Kritik dan saran yang disampaikan merupakan sebuah suntik untuk perbaikan. Ini bukanlah sekadar evaluasi formal, tetapi peluang untuk melakukan perbaikan dan berinovasi agar semakin berkualitas,” imbuhnya.(hfz/hnd)
