Universitas Palangka Raya (UPR) memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp10 miliar, dalam pengelolaan keuangan kampus tahun anggaran 2025.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menegaskan komitmennya, memperkuat kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan hukum, Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudite
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus berpendapat kerugian perekonomian negara sebesar Rp171,99 triliun terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Bupati Kapuas HM Wiyatno menerima kunjungan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Dodik Achmad Akbar beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Selasa (24/2).
KPK menjelaskan belum menahan Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji karena penyidikan masih berjalan dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK belum rampung.
Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, menemukan sedikitnya enam perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi tidak sesuai ketentuan perizinan.
