Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya Silo berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan seluruh perangkat daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan angga
Universitas Palangka Raya (UPR) memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp10 miliar, dalam pengelolaan keuangan kampus tahun anggaran 2025.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menegaskan komitmennya, memperkuat kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan hukum, Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudite
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus berpendapat kerugian perekonomian negara sebesar Rp171,99 triliun terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Bupati Kapuas HM Wiyatno menerima kunjungan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Dodik Achmad Akbar beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Selasa (24/2).
KPK menjelaskan belum menahan Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji karena penyidikan masih berjalan dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK belum rampung.
Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, menemukan sedikitnya enam perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi tidak sesuai ketentuan perizinan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil pemeriksaan pengelolaan
Sebanyak 97 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi sorotan serius dalam pertemuan Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK di Ruang Rapat Pin
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Dodik Ahmad Akbar, menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024.
Wakil Bupati Kapuas Dodo menghadiri kegiatan Komunikasi dan Sinergitas antara Pemerintah Daerah se-Kalteng dan BPK, bertempat di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (10/04/2025).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan T
Pemerintah Kabupaten Kapuas menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan semester II tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk bisa menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setidaknya paling lambat dalam waktu 60 hari ke depan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Â dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalteng di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng, Jumat (10/1).
Dalam upaya memperkuat komitmen anti-korupsi dan menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya mengadakan sosialisasi anti-korupsi.
Kecelakaan tunggal melibatkan satu unit mobil Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) terjadi saat kebakaran di Jalan Sutoyo S Banjarmasin Barat, Senin (5/8/2024) siang.
Penjabat Bupati Lamandau Lilis Suriani menerima Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Pj Bupati Lamandau Lilis Suriani, bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 (Unaudited) kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, beberapa waktu lalu.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng di Kantor BPK Provinsi Kalteng, Kamis (28/3).
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) semester II tahun 2023, yakni LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin (15/1).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) semester II tahun 2023, yakni LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin (15/1/2024).
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo dan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalteng Siti Nafsiah mewakili Ketua DPRD Provinsi Kalteng menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2023.
Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi menerima silaturahmi dari kelompok relawan barisan pemadam kebakaran (BPK) di wilayah Kecamatan Selat di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Senin (4/12) lalu.
JAKARTA, PROKALTENG.CO – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Razilu, menyerukan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Tahun Anggaran (TA) 2022 pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan.
Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah pada semester II Tahun 2022, yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) akan tetap berlangsung sampai tanggal 31 Desember 2022.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sebab, BPK memiliki kewenangan untuk menghitung, menilai, atau menetapkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh suatu entitas.
Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya , M Hasan Busyairi mendorong kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Palangka Raya lebih memaksimalkan peran Badan Pemadan Kebakaran (BPK) mengantisipasi kebakaran-kebakaran di wilayah kota ini.
