PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menegaskan komitmennya, memperkuat kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah Kota Palangka Raya telah berupaya maksimal sesuai ketentuan yang berlaku dan kami berharap kerja keras ini kembali menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP sebagai bentuk akuntabilitas publik,” kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, Rabu (8/4/2026).
Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemko mencatat kinerja keuangan dengan realisasi pendapatan mencapai 99,16 persen dari total anggaran Rp1,46 triliun.
“Untuk belanja daerah, dari anggaran Rp1,51 triliun terealisasi sebesar 95,20 persen. Sementara pembiayaan mencapai 99,67 persen dari pagu Rp47,14 miliar,” ujarnya.
Capaian tersebut menunjukkan upaya serius pemerintah daerah, dalam menjaga disiplin anggaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan daerah.
“Namun kami menyadari laporan ini masih perlu penyempurnaan, sehingga kami sangat mengharapkan sinergi dan arahan dari BPK agar kekurangan yang ada bisa diperbaiki,” ucapnya.
Dia juga menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan antara Pemko dan BPK dalam proses pemeriksaan keuangan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik dan berharap ke depan dapat terus ditingkatkan,” tutupnya. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menegaskan komitmennya, memperkuat kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah Kota Palangka Raya telah berupaya maksimal sesuai ketentuan yang berlaku dan kami berharap kerja keras ini kembali menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP sebagai bentuk akuntabilitas publik,” kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, Rabu (8/4/2026).
Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemko mencatat kinerja keuangan dengan realisasi pendapatan mencapai 99,16 persen dari total anggaran Rp1,46 triliun.
“Untuk belanja daerah, dari anggaran Rp1,51 triliun terealisasi sebesar 95,20 persen. Sementara pembiayaan mencapai 99,67 persen dari pagu Rp47,14 miliar,” ujarnya.
Capaian tersebut menunjukkan upaya serius pemerintah daerah, dalam menjaga disiplin anggaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan daerah.
“Namun kami menyadari laporan ini masih perlu penyempurnaan, sehingga kami sangat mengharapkan sinergi dan arahan dari BPK agar kekurangan yang ada bisa diperbaiki,” ucapnya.
Dia juga menekankan pentingnya dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan antara Pemko dan BPK dalam proses pemeriksaan keuangan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik dan berharap ke depan dapat terus ditingkatkan,” tutupnya. (adr)
