Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun, Ekonom Muda Kalteng: Jangan Panik, Tapi Jangan Lengah

Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen memberikan bantalan penting terhadap kemampuan fiskal pemerintah.

Namun pertumbuhan tersebut menurutnya harus terus dijaga agar tidak hanya berasal dari konsumsi, tetapi semakin ditopang investasi, produktivitas dan sektor ekonomi bernilai tambah.

“Kalau PDB tumbuh, penerimaan negara tumbuh, investasi masuk dan produktivitas ekonomi meningkat, maka kemampuan negara mengelola utang juga menjadi lebih kuat. Karena itu utang dan pertumbuhan ekonomi harus selalu dibaca dalam satu kerangka, tidak boleh dipisahkan.” jelasnya.

Dari perspektif dunia usaha, ia menilai stabilitas fiskal mempunyai hubungan langsung dengan iklim investasi, tingkat suku bunga, daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur dan kepastian dunia usaha.

Karena itu KADIN berkepentingan agar setiap kebijakan pembiayaan negara menghasilkan multiplier effect sebesar mungkin terhadap sektor riil.

“Bagi dunia usaha, yang kita harapkan adalah tambahan pembiayaan negara mampu memperbesar kapasitas ekonomi. Misalnya melalui konektivitas, infrastruktur, hilirisasi industri, ketahanan pangan, energi, UMKM dan penciptaan lapangan pekerjaan.” tegasnya

Khusus untuk Kalteng, ia berharap kebijakan fiskal nasional juga semakin diarahkan untuk membangun nilai tambah ekonomi di daerah.

“Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam dan posisi strategis yang sangat besar. Jangan sampai daerah hanya menjadi pemasok komoditas mentah. Pembiayaan pembangunan nasional harus membantu menciptakan industri, hilirisasi, konektivitas dan pusat pertumbuhan baru di daerah sehingga manfaat fiskal benar-benar terasa sampai ke masyarakat.” katanya.

Sebagai ekonom muda, ia berpandangan bahwa kondisi utang Indonesia saat ini lebih tepat ditempatkan dalam kategori perlu dicermati dan dijaga, bukan ditakuti.

“Kita tidak perlu menciptakan kepanikan. Fundamental fiskal Indonesia saat ini belum menunjukkan kondisi krisis. Tetapi pemerintah tetap perlu diingatkan agar jangan terlena hanya karena rasio utang masih berada di bawah batas 60 persen PDB.” tambahnya.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen memberikan bantalan penting terhadap kemampuan fiskal pemerintah.

Namun pertumbuhan tersebut menurutnya harus terus dijaga agar tidak hanya berasal dari konsumsi, tetapi semakin ditopang investasi, produktivitas dan sektor ekonomi bernilai tambah.

“Kalau PDB tumbuh, penerimaan negara tumbuh, investasi masuk dan produktivitas ekonomi meningkat, maka kemampuan negara mengelola utang juga menjadi lebih kuat. Karena itu utang dan pertumbuhan ekonomi harus selalu dibaca dalam satu kerangka, tidak boleh dipisahkan.” jelasnya.

Dari perspektif dunia usaha, ia menilai stabilitas fiskal mempunyai hubungan langsung dengan iklim investasi, tingkat suku bunga, daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur dan kepastian dunia usaha.

Karena itu KADIN berkepentingan agar setiap kebijakan pembiayaan negara menghasilkan multiplier effect sebesar mungkin terhadap sektor riil.

“Bagi dunia usaha, yang kita harapkan adalah tambahan pembiayaan negara mampu memperbesar kapasitas ekonomi. Misalnya melalui konektivitas, infrastruktur, hilirisasi industri, ketahanan pangan, energi, UMKM dan penciptaan lapangan pekerjaan.” tegasnya

Khusus untuk Kalteng, ia berharap kebijakan fiskal nasional juga semakin diarahkan untuk membangun nilai tambah ekonomi di daerah.

“Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam dan posisi strategis yang sangat besar. Jangan sampai daerah hanya menjadi pemasok komoditas mentah. Pembiayaan pembangunan nasional harus membantu menciptakan industri, hilirisasi, konektivitas dan pusat pertumbuhan baru di daerah sehingga manfaat fiskal benar-benar terasa sampai ke masyarakat.” katanya.

Sebagai ekonom muda, ia berpandangan bahwa kondisi utang Indonesia saat ini lebih tepat ditempatkan dalam kategori perlu dicermati dan dijaga, bukan ditakuti.

“Kita tidak perlu menciptakan kepanikan. Fundamental fiskal Indonesia saat ini belum menunjukkan kondisi krisis. Tetapi pemerintah tetap perlu diingatkan agar jangan terlena hanya karena rasio utang masih berada di bawah batas 60 persen PDB.” tambahnya.