Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun, Ekonom Muda Kalteng: Jangan Panik, Tapi Jangan Lengah

“Negara tidak kemudian sangat sehat pada rasio 59 persen lalu tiba-tiba bermasalah ketika mencapai 61 persen. Dalam ekonomi, yang harus kita lihat adalah kapasitas fiskalnya. Apakah pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara dan kemampuan membayar kewajiban tumbuh sejalan dengan pertumbuhan utang.” tegasnya

Kondisi APBN Semester I 2026 sendiri menunjukkan sejumlah indikator yang masih memberikan ruang optimisme. Berdasarkan APBN KiTa Juli 2026 Kementerian Keuangan, pendapatan negara sampai akhir Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun.

Defisit APBN hingga Semester I 2026 tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB, masih jauh di bawah batas maksimal defisit sebesar 3 persen terhadap PDB. Bahkan, pemerintah masih mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun.

Baca Juga :  Mau Terlihat Kaya atau Benar-Benar Kaya? Krom Bank Tawarkan Pilihan

“Data tersebut penting agar masyarakat melihat persoalan ini secara utuh. Ada kenaikan utang, tetapi kita juga harus melihat bahwa pada Semester I 2026 defisit baru sekitar 0,76 persen PDB dan keseimbangan primer masih surplus. Artinya, dari indikator jangka pendek kita belum berada dalam situasi krisis fiskal.” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa fokus pembahasan ke depan sebaiknya mulai bergeser dari sekadar berapa besar utang pemerintah menjadi seberapa produktif penggunaan utang pemerintah.

Dia menuturkan, utang pada dasarnya merupakan instrumen pembiayaan. Hampir seluruh negara menggunakan utang. Yang membedakan adalah kualitas pengelolaannya.

”Apabila utang digunakan untuk membangun infrastruktur produktif, memperbaiki konektivitas, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas SDM, mendorong hilirisasi serta membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka utang dapat menjadi leverage pembangunan.” imbuhnya.

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  QRIS BRI Jadi Andalan PT Berkat Uhat Kayu untuk Transaksi Aman dan Menguntungkan

Sebaliknya, apabila pertumbuhan utang dalam jangka panjang tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan negara dan kapasitas ekonomi, maka ruang fiskal dapat semakin tertekan.

Ia menambahkan, dalam perspektif manajemen keuangan, pertanyaan terpenting bukan hanya berapa utang kita, tetapi apakah kemampuan membayar kita meningkat lebih cepat atau paling tidak sejalan dengan kewajibannya.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga masih menunjukkan fundamental yang relatif kuat. Data Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

“Negara tidak kemudian sangat sehat pada rasio 59 persen lalu tiba-tiba bermasalah ketika mencapai 61 persen. Dalam ekonomi, yang harus kita lihat adalah kapasitas fiskalnya. Apakah pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara dan kemampuan membayar kewajiban tumbuh sejalan dengan pertumbuhan utang.” tegasnya

Kondisi APBN Semester I 2026 sendiri menunjukkan sejumlah indikator yang masih memberikan ruang optimisme. Berdasarkan APBN KiTa Juli 2026 Kementerian Keuangan, pendapatan negara sampai akhir Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen secara tahunan. Sementara belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun.

Defisit APBN hingga Semester I 2026 tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB, masih jauh di bawah batas maksimal defisit sebesar 3 persen terhadap PDB. Bahkan, pemerintah masih mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun.

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Mau Terlihat Kaya atau Benar-Benar Kaya? Krom Bank Tawarkan Pilihan

“Data tersebut penting agar masyarakat melihat persoalan ini secara utuh. Ada kenaikan utang, tetapi kita juga harus melihat bahwa pada Semester I 2026 defisit baru sekitar 0,76 persen PDB dan keseimbangan primer masih surplus. Artinya, dari indikator jangka pendek kita belum berada dalam situasi krisis fiskal.” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa fokus pembahasan ke depan sebaiknya mulai bergeser dari sekadar berapa besar utang pemerintah menjadi seberapa produktif penggunaan utang pemerintah.

Dia menuturkan, utang pada dasarnya merupakan instrumen pembiayaan. Hampir seluruh negara menggunakan utang. Yang membedakan adalah kualitas pengelolaannya.

”Apabila utang digunakan untuk membangun infrastruktur produktif, memperbaiki konektivitas, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas SDM, mendorong hilirisasi serta membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka utang dapat menjadi leverage pembangunan.” imbuhnya.

Baca Juga :  QRIS BRI Jadi Andalan PT Berkat Uhat Kayu untuk Transaksi Aman dan Menguntungkan

Sebaliknya, apabila pertumbuhan utang dalam jangka panjang tidak diimbangi pertumbuhan penerimaan negara dan kapasitas ekonomi, maka ruang fiskal dapat semakin tertekan.

Ia menambahkan, dalam perspektif manajemen keuangan, pertanyaan terpenting bukan hanya berapa utang kita, tetapi apakah kemampuan membayar kita meningkat lebih cepat atau paling tidak sejalan dengan kewajibannya.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga masih menunjukkan fundamental yang relatif kuat. Data Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

Terpopuler

Artikel Terbaru