Kerja sama juga perlu memperkuat pencegahan perekrutan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sekaligus mendorong pelatihan serta sertifikasi pekerja migran untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing.
Selain itu, Indonesia mendorong pertukaran informasi, tenaga ahli, pengalaman, dan praktik baik antara institusi pemerintah Indonesia dan Filipina dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja.
Untuk memastikan implementasi MoU berjalan konkret dan terukur, Indonesia mendukung pembentukan Steering Committee dan Joint Working Groups.
Indonesia Dukung Deklarasi ASEAN tentang Migrasi Tenaga Kerja
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin juga menyampaikan dukungan Indonesia terhadap inisiatif Filipina melalui Department of Migrant Workers (DMW) untuk mendorong Deklarasi ASEAN mengenai tata kelola migrasi tenaga kerja.
Deklarasi tersebut diharapkan dapat disahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada November mendatang.
“Indonesia pada prinsipnya mendukung penguatan kerja sama ASEAN dalam tata kelola migrasi tenaga kerja, khususnya untuk memastikan pelindungan hak dan kesejahteraan pekerja migran,” kata Mukhtarudin.
Menteri P2MI berharap memperoleh perkembangan terbaru mengenai substansi rancangan deklarasi tersebut dan siap memberikan masukan serta berkoordinasi dengan Filipina agar deklarasi memperoleh dukungan dan disepakati para pemimpin ASEAN.
Menurut Mukhtarudin, inisiatif tersebut sejalan dengan pembahasan MoU Labour Migration Governance antara Indonesia dan Filipina.
290.058 Lowongan Kerja Luar Negeri Masih Terbuka
Di sisi lain, Mukhtarudin menyampaikan potensi besar pasar kerja luar negeri yang perlu dioptimalkan melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berkualitas.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 6 September 2026, terdapat 290.058 lowongan kerja luar negeri yang masih tercatat aktif.
