PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berencana menambah alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pengendalian karhutla tetap berjalan optimal di tengah musim kemarau yang masih berlangsung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mengatakan kebutuhan anggaran penanganan karhutla terus meningkat seiring intensitas penanganan di lapangan yang melibatkan ratusan personel setiap hari.
“Saat ini personel yang terlibat cukup banyak. Yang ada saja sekitar 360 orang yang harus kita dukung operasionalnya setiap hari, termasuk kebutuhan konsumsi dan kegiatan di lapangan,” kata Arbert usai mendampingi kunjungan Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB di Pusdalops BPBD Kalteng, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, pemerintah kota sejak awal telah mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mendukung penanganan karhutla, termasuk melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Namun, dengan kondisi kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan, kebutuhan dukungan operasional di lapangan juga mengalami peningkatan sehingga diperlukan penyesuaian anggaran pada APBD Perubahan.
“BTT yang ada juga akan kita tambah lagi pada perubahan anggaran agar penanganan karhutla tetap bisa berjalan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sejak awal musim kemarau Pemko Palangka Raya telah melakukan berbagai langkah penanganan, bahkan sebelum penetapan status tanggap darurat dilakukan.
Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya masih mengandalkan kemampuan APBD untuk mendukung operasi penanganan karhutla sebelum mengusulkan bantuan tambahan.
“Kita dari awal sudah bergerak. Bulan Juni saja sudah jalan. Karena waktu itu APBD masih ada dan kita optimalkan terlebih dahulu untuk penanganan di lapangan,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah kota terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalteng untuk memastikan kebutuhan penanganan karhutla dapat terpenuhi hingga musim kemarau berakhir.
Selain dukungan anggaran, Pemko Palangka Raya juga akan memperkuat tata kelola dan pengorganisasian posko penanganan karhutla agar pelaksanaan di lapangan semakin efektif.
“Kita akan perbaiki tata kelola pengorganisasian posko dan memperkuat sistem yang sudah berjalan selama ini,” ucapnya.
Di sisi lain, strategi penanganan yang dilakukan saat ini tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pembasahan lahan untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran.
Menurut Arbert, langkah tersebut menjadi penting mengingat sejumlah kawasan yang rawan terbakar perlu mendapat perlindungan lebih awal agar api tidak semakin meluas.
“Kita melakukan pembasahan untuk mengurangi perluasan kebakaran dan memperkuat kawasan-kawasan yang belum terbakar,” tuturnya.
Pemko Palangka Raya berharap dukungan seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, dapat membantu mempercepat pengendalian karhutla sehingga dampaknya terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. (adr)
