Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Mengingatkan, sekaligus meminta kepada pemerintah kabupaten setempat, agar lebih meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah. Karena mengacu pada pada tahun anggaran 2023 lalu realisasi pendapatan dan belanja daerah yang tak capai target.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Eddy Purwanto, mengatakan bahwa kebiasaan merealisasikan penyerapan anggaran di akhir tahun itu sangat tidak sehat, baik ditinjau dari segi perekonomian, administrasi maupun manajerial keuangan negara.
nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Syarkawi H Sibu mengatakan, ke depan anggaran pendidikan harus ditingkatkan untuk mendorong percepatan sarana prasarana, agar mutu pendidikan semakin baik.
Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Achmad Zaini. Menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan Tahun Anggaran 2024 dan semakin ditingkatkan.
Pelayanan jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), hingga ke desa-desa dinilai sangat bermanfaat dan efektif. Untuk membantu masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan (Adminduk).
Rumah Betang yang dalam tahap pembangunan, sejatinya digunakan sebagai kegiatan budaya dan sosial, serta sebagai pusat informasi dan edukasi tentang budaya Dayak. Kepala Dinas PUPR Barsel, Ita Minarni berharap, Rumah Betang ini akan menjadi tempat bagi generasi muda untuk belajar dan mengenal lebih dekat warisan budaya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Khemal Nasery menekankan pentingnya pengawasan terhadap anggaran daerah. Hal tersebut, agar apa yang menjadi kekurangan pada tahun anggaran 2023 tidak terjadi pada tahun 2024 ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,1 miliar untuk peningkatan jalan penghubung Kelurahan Nanga Bulik menuju Desa Bunut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menyoroti lambannya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, padahal sudah memasuki pertengahan tahun. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Kapuas, Lawin, kepada wartawan, Rabu (12/6).
