Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi Jauhari menegaskan bahwa pemerintah kota harus mengambil langkah antisipatif untuk mencegah kelangkaan gas LPG menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.
Di tengah kabar pencabutan subsidi gas LPG yang membuat resah banyak warga, situasi di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah justru berbeda.  Meskipun isu tersebut berhembus kencang di media sosial, beberapa pangkalan LPG di daerah ini tetap memastikan stoknya terbilang aman.Â
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, di tengah isu kelangkaan LPG 3 Kg. Bahlil mengatakan kehadirannya itu untuk mendampingi Prabowo.
Anggota Komisi XII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Sigit Karyawan Yunianto (SKY) menyampaikan aspirasi masyarakaat di dapilnya kepada pemerintah pusat.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Ferry Khaidir menyoroti terkait Liquefied Petrolium Gas (LPG) tiga kilogram yang mulai bulan Februari ini sudah tidak boleh lagi dijual di pedagang kecuali pangkalan.
Dalam rangka mencegah penimbunan dan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, personel Polsek Hanau melakukan patroli dan mengunjungi SPBU Pembuang Hulu I.
Sejauh ini belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol). Pemerintah dipastikan akan membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat.
Rencana peralihan subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikhawatiran akan berdampak kepada naiknya harga BBM Pertalite dan Solar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi energi selama ini berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.
PT Pertamina (Persero) mulai menerapkan sistem verifikasi berbasis barcode untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Pertamina.Â
Kebijakan ini merupakan implementasi dari program pengendalian BBM subsidi yang bertujuan memastikan tepat sasaran penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Bio Solar.