Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo menyalurkan beras subsidi untuk Pasar Murah di Kantor Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Minggu (31/3/2024). Kegiatan itu, langsung disambut antusias masyarakat.
Personil Polres lamandau terus melakukan pengecekan antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina wilayah Lamandau, Kamis (28/3/2024). Hal itu guna mengantisipasi kelangkaan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kamis (28/3/2024).
Anggota komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Khemal Nasery mendukung langkah Pemerintah Kota Palangkaraya meluncurkan program bantuan subsidi ongkos angkut pendistribusian komoditas beras untuk masyarakat.
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO - Pemerintah Kota Palangkaraya, melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) memberikan subsidi ongkos angkut kepada distributor beras di daerah setempat.
Dalam menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan subsidi konversi motor konvensional ke motor listrik menjadi Rp 10 juta. Seperti diketahui pemerintah sebelumnya hanya memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta per unit.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura), berharap penyaluran gas elpiji bisa tepat sasaran. Ketua DPRD Murung Raya, Dr Doni SP MSi mengharapkan, agar penyaluran gas elpiji bisa tepat sasaran. Alasannya, agar subsidi yang diberikan pemerintah itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Warga mengantre untuk membeli gas elpiji tiga kilogram subsidi pada gelaran operasi pasar (opsar) di dermaga Flamboyan Bawah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Jumat (16/6/2023).
Opsar yang digelar oleh Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) itu, dikhususkan kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp22.000 per tabung.
Persoalan klasik terkait mahalnya harga elpiji 3 kg, khususnya pada tingkat pengecer atau warung-warung kecil masih menjadi dinamika di tengah masyarakat. Hal ini harus bisa diselesaikan oleh pemerintah di daerah ini. Untuk itu lah, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah Achmad Rasyid meminta kepada pemerintah daerah (pemda), khususnya provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalteng agar dapat me nyelesaikan persoalan mahalnya harga elpiji bersubsidi 3 kg tersebut.
Gas tiga kilogram bersubsidi ternyata masih dijual dengan harga melebihi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebesar Rp22.000 per tabung. Parahnya, gas berwarna hijau melon itu, justru dijual dari harga Rp30.000, Rp35.000, sampai Rp40.000.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Beta Syailendra meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui dinas terkait agar melakukan pemeriksaan ke sejumlah pangkalan terkait kelangkaan gas elpiji 3 Kg terjadi di kota setempat.
