PROKALTENG.CO – Anggota Komisi XII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Sigit Karyawan Yunianto (SKY) menyampaikan aspirasi masyarakaat di dapilnya kepada pemerintah pusat.
SKY mengungkapkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bahwa saat reses di desa wilayah Kabupaten Katingan, diketahui Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram yang beredar di wilayah tersebut harganya mencapai Rp 50 ribu.
Kondisi tersebut, disampaikannya saat ikut rapat kerja bersama komisi XII dengan Menteri ESDM di Jakarta, Senin (3/2).
”Kalau nilai masyarakat kami itu kaya raya juga, mampu dan LPG juga langka, ini menjadi permasalahan. Jadi pengawasnya berarti gagal dalam melakukan pengawasan peredaran LPG subsidi,”ujarnya dikutip melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Selasa (4/2)
Legislator dari fraksi PDI-P ini, mengaku sepakat soal rencana menteri yang akan mengakomodir para pengecer LPG tabung hijau itu.
”Jangan dikambing hitamkan pengecer ini, karena pengecer ini saudara-saudara kita yang mengais rezeki dengan jualan. Bahkan beliau (pengecer) lebih mulia, karena modal sendiri,” ujarnya.
Sekretaris DPD PDI-P Kalteng ini, juga meminta kepada ESDM agar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBUN) benar-benar dikembangkan.
”Karena nelayan kami BBM menggunakan oli bekas dicampur dengan solar. Setiap bulannya turun mesin, ganti mesin satunya lagi. Karena tidak ada solar khusus subsidi di sana untuk dipakai masyarakat yang berhak,” terangnya.
Pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Kota Palangka Raya tiga periode ini, juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar program bidang lingkungan hidup, yakni penghijauan dan pengerukan sungai dimasukkan.
Alasannya, ia menyebut deforestasi cukup kuat yang mengakibatkan banjir di pemukiman dapilnya sudah mencapai atap rumah.
”Terakhir lingkungan hidup, deforestasi cukup kuat, karena sebelumnya tidak pernah terjadi banjir. Sekarang banjirnya di pemukiman kami sudah seatap – atap. Karena penyebabnya yang jelas pembukaan lahan, baik perkebunan dan pertambangan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, menurutnya perlu untuk dimasukkan program lingkungan hidup seperti penghijauan dan pengerukan sungai.
”Karena sungainya sudah tidak mampu menampung air dari deforestasi tersebut,” tandasnya. (hfz/hnd)