Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI telah mengelurkan kebijakan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yakni harus dibayarkan penuh dan disebutkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya.
Untuk membangun Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan tentu tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Termasuk dari pihak perusahaan yang berinvestasi di kabupaten yang berjuluk bumi Penyang Hinje Simpei ini.
Hingga kini Angka pengangguran di Kabupaten Katingan cukup tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Katingan melalui instansi teknisnya diharapkan mampu menuruni jumlah angka penggangguran di Katingan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan mengapresiasi kepada pihak perusahaan yang ada di wilayah setempat yang turut ikut andil dalam upaya mewujudkan peningkatan perekonomian berkelanjutan di Kabupaten Seruyan.
Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), atau biasa disebut program tanggung jawab sosial, dari beberapa Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ada di Kabupaten Murung Raya (Mura), diharapkan dapat bermanfaat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengimbau kepada perangkat daerah (PD) terkait agar bisa menjadi penengah antara pihak perusahaan dan karyawan apabila terjadi suatu permasalahan ataupun yang lainnya.
Hari pertama Paris Air Show pada Senin (19/6) menjadi ladang keberuntungan bagi Airbus. Perusahaan pembuat pesawat yang berbasis di Blagnac, Prancis, itu kebanjiran order. Ada tiga maskapai yang melakukan pemesanan. Namun, yang paling fantastis adalah pembelian dari IndiGo, maskapai murah asal India.
SUATU perusahaan diwajibkan mempunyai nilai perusahaan yang tergolong baik, di mana setiap perusahaan pastinya memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Tingginya nilai suatu perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan dari pemilik saham di perusahaan tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M.Abadi. Mengatakan, bahwa di daerah ini sering kali ditemukan sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat adat. Sehingga perlu ada keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat adat.
