Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya pelaksanaan Pilkada yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), bebas dari provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian.
Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, resmi melantik Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang baru.
Masih banyak masyarakat yang menganggap Kekayaan Intelektual (KI) sebagai beban biaya, bukan sebagai investasi yang berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi.
Masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., resmi diperpanjang setelah menerima Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2024.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, memulai kunjungan kerjanya di Pulau Dewata dengan meninjau langsung pelayanan imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Minggu (01/09/2024).
Mengawali masa tugasnya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian langsung bergerak cepat dengan melakukan berbagai langkah percepatan peningkatan kinerja di jajaran yang dipimpinnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, resmi melantik pejabat manajerial baru di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng pada Kamis (29/8/2024).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menggelar serah terima jabatan (sertijab) dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Joko Martanto kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang baru, Maju Amintas Siburian, di Aula Mentaya Kanwil Kemenkumham Kalteng, Rabu (28/8).
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM), Dhahana Putra, menyoroti intensitas dinamika politik yang meningkat belakangan ini, serta maraknya aksi-aksi demonstrasi yang muncul sebagai respons berbagai elemen masyarakat, mulai dari civitas akademik, mahasiswa, masyarakat umum, hingga pekerja freelance, artis, komika, dan politikus. Dhahana menegaskan bahwa Polri harus menjaga prinsip-prinsip HAM dalam menegakkan hukum terhadap para pengunjuk rasa.
