Pemeriksaan meliputi kondisi fisik, keberadaan, dan kelengkapan surat kendaraan. Aset rusak berat akan dilelang, sementara yang pajaknya menunggak berpotensi ditarik sementara.
Pemerintah Kota Palangka Raya resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Semester II Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemprov Kalteng menerima LHP BPK 2025 yang menyoroti pengelolaan pajak daerah dan mendorong perbaikan untuk meningkatkan pendapatan serta kemandirian fiskal.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo. Menghadiri acara peningkatan komunikasi dan sinergisitas antara Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Jumat (15/3).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng menyerahkan lima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu (DTT) semester II tahun 2023, yakni LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022 dan 2023 ke lima pemerintah daerah (Pemda) di Aula BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin (15/1/2024).
