Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanggulangan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, dr. Suyuti Syamsul, mengungkapkan bahwa angka stunting di provinsi ini berhasil turun tajam, dari 43 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam rangka intervensi angka stunting.
Kenaikan angka stunting secara drastis beberapa waktu lalu mengejutkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim). Pasalnya, Pemkab Kotim sendiri telah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.
Dalam rangka evaluasi penanggulangan kasus stunting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Kabupaten Lamandau melaksanakan Audit Kasus Stunting Semester I 2024 di Aula Setda Kabupaten Lamandau, baru-baru ini.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Katingan Kuala, Pj Bupati Katingan Saiful menekankan pentingnya fokus dalam upaya penanggulangan stunting di wilayah masing-masing
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, minta pemda buka-bukaan soal angka anak stunting di wilayah masing-masing. Caranya adalah dengan gencar melakukan penimbangan berat badan ke seluruh anak yang ada di daerah.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng Dr Dadi Ahmad Roswandi, M.Si mensosialisasikan Pencegahan Stunting dan Pemanfaatan Elsimil bagi 73 Pastor di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Keberadaan kapal pelayanan KB bagi masyarakat di pinggiran sungai di Kota Palangka Raya mendapat apresiasi dari Deputi ADPIN BKKBN Pusat Sukaryo Teguh Santoso beserta rombongan.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Workshop dan Diseminasi Studi Kasus dan Pembelajaran Baik Stunting, di Hotel Fovere, Palangka Raya, Kamis (1/12).
Permasalahan stunting saat ini menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional ( RPJM ) tahun 2020-2024.
Kerjasama lintas sektor menjadi ujung tombak penanganan stunting di Provinsi Kalteng. Karena pencegahan stunting tidak hanya dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan namun juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat dan pihak akademisi.
Percepatan pencegahan dan penanganan stunting di daerah menjadi perhatian bersama agar terus diupayakan lewat berbagai strategi program dan kebijakan. Sebagaimana kali ini Pemkab Kotawaringin Barat bersama Perwakilan BKKBN Kalteng menggelar Rekonsiliasi Stunting Tahap II di aula Kantor Dinas P3A-P2KB Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa (22/11).
Pemerintah Kabupaten Sukamara Provinsi Kalteng bersinergi bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng melaksanakan Rekonsiliasi Stunting Tahap II dan Penandatanganan Komitmen bersama tentang program Pendampingan Konseling dan Pemerikasaan Kesehatan 3 bulan pranikah sebagai upaya Pencegahan Stunting dari Hulu bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sukamara, Senin (21/11).
Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah adakan diskusi intensif mekanisme penyusunan laporan kinerja TPPS Provinsi Kalimantan Tengah di ruang rapat lantai 2 BKKBN Kalteng, Kamis (17/11).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP- 2KB) Kabupaten Barito Selatan Mario, SE. MAP mengatakan untuk prevalensi stunting di Barsel saat ini sebesar 31,4% atau menurun 9,3% dibanding tahun 2018 yang mencapai 40,7%.
Mempersiapkan kehamilan menjadi langkah penting dalam pencegahan stunting. Sebab kesehatan ibu dan bayi pada seribu hari pertama kehamilan, akan menentukan bayi lahir stunting atau tidak.
Untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Pulang Pisau, Dinas P3AP2KB setempat telah mencanangkan program Dahsat yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga stunting
