BUNTOK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten setempat menggelar Diskusi Panel Audit Kasus Stunting dan Manjeman Kasus Stunting, bertempat di Aula Bappeda Barsel, Kamis (27/10).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP- 2KB) Kabupaten Barito Selatan Mario, SE. MAP mengatakan untuk prevalensi stunting di Barsel saat ini sebesar 31,4% atau menurun 9,3% dibanding tahun 2018 yang mencapai 40,7%.
Kendati demikian, tantangan yang dihadapi makin berat karena Pemerintah Kabupaten Barsel mempunyai target menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana aksi daerah.
“Tingkat prevalensi stunting di Barsel masih tinggi harus diatasi bersama-sama secara sinergi dan harus melibatkan seluruh sektor-sektor serta element terkait, target untuk stunting di Barsel harus turun di angka 17,4 persen,” jelasnya saat membuka Diskusi Panel Audit Kasus Stunting dan Manjeman Kasus Stunting, bertempat di Aula Bappeda Barsel, Kamis (27/10).
Dalam upaya menurunkan angka stunting, Mario menjelaskan bahwa Pemkab setempat telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang berada di tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa. Yang mana, TPPS dibentuk secara berjejang dari tingkat pusat hingga tingkat desa. TPPS merupakan kerja lintas sektoral dalam rangka penanganan stunting. Tugas awal tim tersebut adalah mengidentifikasi dan menginventisasi wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
“Selain membentuk TPPS, dibentuk juga Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting. Mulai dari pasangan usia muda, calon pengantin dan pascabersalin,” ungkap Mario.
Di tempat yang sama, mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Sub Koordinator Program dan Kerja Sama Diklat Restu Krisnata S.Psi. M.Si mengatakan pelaksanaan Audit Kasus Stunting seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan seluruh stake holder terkait.
“Pertemuan ini bukan menjadi ajang kegiatan seremonial, tapi Audit Kasus Stunting ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab terjadinya kasus stunting untuk kemudian diberikan rekomendasi perbaikan penanganan kasus, sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Menurutnya, agar semua tahapan audit kasus stunting dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sinergitas lintas sektor dan seluruh stakeholder terkait lainnya.
Penurunan angka stunting di Kabupaten Barito Selatan dari 31,4 persen di tahun 2021 menjadi 17,88 persen di tahun 2024, tidak bisa dilakukan secara individu atau oleh instansi/lembaga tertentu saja, namun perlu dilakukan secara konvergen dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompoten serta memiliki pemahaman yang sama akan tugas dan fungsi yang melekat pada instansi, lembaga, profesi, atau organisasi masing-masing.
“Diskusi Panel Manajemen Kasus Stunting menjadi penting untuk dilakukan agar seluruh komponen yang tergabung didalam struktur Tim Audit Kasus Stunting yang telah dibentuk oleh seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing,” ungkapnya.
Tampak hadir pada kegiatan ini Koordinator Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalteng Muh. Efendi, SE. MM, Kadis Kesehatan Kabupaten Barsel drg. Daryono Sukiastono, tim pakar, Perangkat Kecamatan dan perwakilan dari masing-masing Puskesmas.