Pemerintahan Joko
Widodo-Ma’ruf Amin sepertinya bakal ditopang kaki politik yang sangat kukuh.
Sebab, sinyal bergabungnya Partai Gerindra ke barisan koalisi pemerintah
semakin kuat. Dengan demikian, tinggal PAN dan PKS yang telah menegaskan sikap
sebagai partai oposisi.
Indikasi tersebut
tampak setelah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketum Partai
Nasdem Surya Paloh tadi malam.
Pertemuan yang
diadakan di kediaman Paloh di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, itu
menghasilkan tiga kesepakatan yang diberi judul Silaturahmi Kebangsaan. Yakni,
memperbaiki citra partai politik, mencegah dan melawan radikalisme, serta
mengusulkan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Meskipun enggan memastikan
soal kehadiran Gerindra di kabinet, isyarat koalisi itu semakin terang.
â€Mana ada masalah sama
saya?†ujar Paloh saat ditanya pendapatnya bila Gerindra masuk koalisi
Jokowi-Ma’ruf. Menurut dia, ketika semua sudah sama-sama memikirkan kepentingan
nasional, semua akan berjalan dengan baik.
Paloh menyatakan,
tidak ada pembicaraan soal kabinet dalam pertemuan tersebut. Dia beralasan,
kedua pimpinan parpol memilih untuk membahas tema yang lebih luas. Yakni,
parpol, radikalisme, dan amandemen UUD 1945.
Secara normatif, kedua
partai mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing yang kemudian disatukan
lewat gagasan-gagasan untuk pemerintahan ke depan. â€Dan tidak hanya terbatas
apakah ada dalam pemerintahan atau tidak,†lanjut politikus 68 tahun itu.
Meski demikian, bukan
berarti pihaknya akan menolak kehadiran Gerindra di koalisi Jokowi-Ma’ruf,
termasuk di kabinet. Dia mempersilakan publik untuk menafsirkannya sendiri.
â€Lihat saja suasana batin kita malam hari ini (kemarin, Red),†tutur Paloh.
Pertemuan tadi malam
memang berlangsung hangat dan akrab. Maklum, dua politikus senior itu sama-sama
alumnus Partai Golkar yang lantas membentuk partai masing-masing. Prabowo tiba
di kediaman Paloh sekitar pukul 18.30 dengan mobil Alphard yang bernopol B 108
PSD. Dia hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada awak media saat tiba.
Ada tiga kesepakatan
yang diambil. Pertama, kedua pimpinan parpol sepakat untuk memperbaiki citra
parpol. Caranya, meletakkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan
lain. Juga, menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan.
Kemudian, keduanya
sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu guna mencegah dan
melawan segala bentuk radikalisme. Yakni, paham apa pun yang dapat merongrong
Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan.
Terakhir, Paloh dan
Prabowo sepakat bahwa amandemen UUD 1945 harus dilakukan secara menyeluruh.
Terutama menyangkut kebutuhan tata kelola negara. Dikaitkan dengan tantangan
saat ini dan proyeksi kehidupan bangsa di masa depan.
Apakah pertemuan itu
memastikan bahwa Prabowo akan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah?
Prabowo menjawab diplomatis. Menurut dia, Gerindra mengutamakan kepentingan
nasional. ’’Apa saja yang bisa memperkuat, mendukung Indonesia yang kuat,
kepentingan nasional yang baik untuk rakyat, kita akan dukung,’’ ucapnya.
Sekjen Partai Nasdem
Johnny G. Plate menjelaskan, pada dasarnya penyusunan kabinet adalah urusan
Presiden Joko Widodo. Menurut Plate, sejatinya koalisi sudah terjadi di
parlemen. ’’Gerindra bersama kami sudah mengamandemen Undang-Undang MD3 (MPR,
DPR, DPD, DPRD) bersama-sama kan,’’ ucap Plate.
Khusus poin ketiga,
yakni amandemen UUD 1945, menurut Plate, diperlukan kajian mendalam. Sebab,
amandemen harus bisa menangkap kebutuhan bangsa saat ini dan masa depan. Dengan
begitu, amandemen tidak bersifat terbatas, tetapi komprehensif dan menyeluruh.
Kekhawatiran sejumlah
pihak bahwa amandemen akan menyentuh sistem pemilu, menurut Plate, terlalu
berlebihan. Dia menuturkan, kajian amandemen tidak hanya dilakukan MPR.
Masyarakat dan kalangan akademisi akan dilibatkan. Sebab, yang akan diubah
adalah konstitusi.
PAN-PKS Konsisten
Oposisi
Kawan koalisi Gerindra
di Pilpres 2019, PAN dan PKS angkat bicara soal pertemuan Paloh-Prabowo.
Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo menyampaikan, pertemuan
Prabowo-Paloh merupakan lanjutan pertemuan politik Prabowo dengan Jokowi Jumat
lalu (11/10).
Menurut Dradjad, mudah
dibaca bahwa rangkaian pertemuan tersebut mengisyaratkan kemungkinan keinginan
Gerindra untuk masuk barisan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Di sisi lain, tambah
Dradjad, partai-partai yang pernah mendukung pasangan Prabowo-Sandi juga
mempunyai hak memutuskan. Apakah sepakat atau justru merasa kecewa dengan
manuver tersebut. ’’Kalau kami (PAN, Red) ditanya soal pertemuan Pak Prabowo,
sebetulnya biasa saja. Kita kembalikan ke pemilih saja,†ujarnya. Dia lalu
menegaskan bahwa sikap politik PAN adalah menjadi oposisi. PAN akan mengambil
peran di luar pemerintahan selama lima tahun ke depan. ’’PAN sendiri sudah
mengambil sikap jelas, berada di luar kabinet,†ungkapnya.
Menurut dia, demokrasi
di seluruh belahan dunia memerlukan parpol sebagai kekuatan penyeimbang di luar
pemerintah. Parpol oposisi, jelas dia, tetap diperlukan untuk
menghadirkan check and balance. ’’Menjadi oposisi bukan berarti harus
musuhan, apalagi cakar-cakaran,†tegas mantan anggota DPR itu.
Dradjad menambahkan,
PAN memilih mengambil peran di luar pemerintah agar demokrasi berjalan sehat
dan dewasa. ’’Selain tentu saja sebagai wujud ikatan moral dan apresiasi
terhadap para pemilih PAN yang sudah bahu-membahu berjuang dalam pileg dan
pilpres,†tandasnya.
Sikap serupa
disampaikan PKS. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya siap
menjadi partai oposisi. Keputusan tersebut, kata dia, sudah dipertimbangkan
secara matang. Terutama setelah menjaring aspirasi konstituen yang sejalan
dengan keputusan Majelis Syuro PKS. ’’Kami konsisten oposisi. Bukan masalah
jumlah, tetapi karena aspirasi masyarakat,†tegas Mardani.(jpg)