Upaya menjaga gambut tetap basah sebelumnya juga dilakukan melalui sekat kanal dan tabat.
Namun, pemerintah menilai pengelolaan kawasan gambut membutuhkan dukungan teknologi, kelembagaan, serta langkah pencegahan yang dilakukan secara konsisten.
Di lapangan, dukungan peralatan mulai diperkuat. Pemerintah mencatat bantuan yang telah diterima antara lain 10 unit ekskavator, sekitar 100 unit pemadam kebakaran, selang air, serta berbagai perlengkapan pendukung operasi.
Peralatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan titik-titik kebakaran yang tersebar di sejumlah wilayah Kalteng.
Penetapan status tanggap darurat juga membuka ruang koordinasi yang lebih luas antara Pemprov Kalteng, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BNPB, BPBD, dan unsur terkait lainnya.
“Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana,” kata Agustiar.
Di sisi anggaran, Pemprov Kalteng memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan bencana tetap tersedia. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sebelumnya disiapkan mencapai Rp72 miliar.
“Anggarannya masih ada. Semula kita anggarkan Rp72 miliar melalui BTT,” ujarnya.
Sementara itu, untuk memastikan informasi mengenai perkembangan karhutla tetap akurat, pemerintah menggunakan laporan dari masing-masing daerah melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Data tersebut diperbarui berdasarkan kondisi dan laporan terbaru dari lapangan.
“Data ini kita update berdasarkan laporan dari masing-masing daerah melalui Pusdalops kita,” terang Agustiar.
