Setiap warga negara memiliki hak menentukan masa depannya sendiri.
Namun persoalannya menjadi berbeda ketika seseorang masih mengidentifikasi dirinya sebagai aktivis gerakan mahasiswa, berada di dalam organisasi kemahasiswaan, menikmati kepercayaan kolektif kawan-kawannya, tetapi pada saat yang sama memilih menjalankan fungsi intelijen negara.
Di titik itulah konflik kepentingan muncul secara terang-benderang.
Aktivisme mahasiswa berdiri di atas satu prinsip yang tidak dapat ditawar: independensi.
Gerakan mahasiswa tidak bolehtunduk kepada kepentingan kekuasaan, tidak boleh menjadi alatpartai politik, tidak boleh menjadi corong birokrasi, dan tidak boleh menjadi kepanjangan tangan aparat negara.
Ketika seorang aktivis bertransformasi menjadi informan atau intel, maka batas yang memisahkan gerakan dan kekuasaan menjadi kabur.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar status individu, melainkan kepercayaan seluruh gerakan.
Setiap warga negara memiliki hak menentukan masa depannya sendiri.
Namun persoalannya menjadi berbeda ketika seseorang masih mengidentifikasi dirinya sebagai aktivis gerakan mahasiswa, berada di dalam organisasi kemahasiswaan, menikmati kepercayaan kolektif kawan-kawannya, tetapi pada saat yang sama memilih menjalankan fungsi intelijen negara.
Di titik itulah konflik kepentingan muncul secara terang-benderang.
Aktivisme mahasiswa berdiri di atas satu prinsip yang tidak dapat ditawar: independensi.
Gerakan mahasiswa tidak bolehtunduk kepada kepentingan kekuasaan, tidak boleh menjadi alatpartai politik, tidak boleh menjadi corong birokrasi, dan tidak boleh menjadi kepanjangan tangan aparat negara.
Ketika seorang aktivis bertransformasi menjadi informan atau intel, maka batas yang memisahkan gerakan dan kekuasaan menjadi kabur.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar status individu, melainkan kepercayaan seluruh gerakan.
