Sebagian besar manfaat ekonomi memang mengalir kepemerintah pusat melalui penerimaan negara dan kepada korporasi melalui keuntungan usaha.
Daerah memperolehbagian melalui mekanisme transfer fiskal. Ketika transfer tersebut berkurang, daerah penghasil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Akibatnya, muncul fenomena yang dikenal sebagai resource-rich but fiscally poor region daerahkaya sumber daya tetapi miskin kapasitas fiskal.
Karena itu, sudah saatnya hubungan keuangan pusat dan daerah dievaluasi secara lebih adil.
Formula Dana Bagi Hasil perlu memperhitungkan kontribusi riil daerah terhadap perekonomian nasional sekaligus beban lingkungan, sosial, dan infrastrukturyang harus ditanggung daerah penghasil.
Tidak adil jika daerahhanya menjadi lokasi ekstraksi sumber daya, sementara manfaatfiskal terbesar dinikmati di luar wilayah penghasil.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga harusmempercepat reformasi pendapatan daerah.
Optimalisasi pajakdaerah berbasis digital, hilirisasi industri sawit, pengembangankawasan industri, perdagangan karbon, dan pemanfaatan asetdaerah harus menjadi agenda utama.
Ketergantungan yang terlalu besar pada transfer pusat terbukti menimbulkan risikofiskal yang tinggi.
Kasus Kalimantan Tengah memberikan pelajaran penting bagi Indonesia.
Sebagian besar manfaat ekonomi memang mengalir kepemerintah pusat melalui penerimaan negara dan kepada korporasi melalui keuntungan usaha.
Daerah memperolehbagian melalui mekanisme transfer fiskal. Ketika transfer tersebut berkurang, daerah penghasil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Akibatnya, muncul fenomena yang dikenal sebagai resource-rich but fiscally poor region daerahkaya sumber daya tetapi miskin kapasitas fiskal.
Karena itu, sudah saatnya hubungan keuangan pusat dan daerah dievaluasi secara lebih adil.
Formula Dana Bagi Hasil perlu memperhitungkan kontribusi riil daerah terhadap perekonomian nasional sekaligus beban lingkungan, sosial, dan infrastrukturyang harus ditanggung daerah penghasil.
Tidak adil jika daerahhanya menjadi lokasi ekstraksi sumber daya, sementara manfaatfiskal terbesar dinikmati di luar wilayah penghasil.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga harusmempercepat reformasi pendapatan daerah.
Optimalisasi pajakdaerah berbasis digital, hilirisasi industri sawit, pengembangankawasan industri, perdagangan karbon, dan pemanfaatan asetdaerah harus menjadi agenda utama.
Ketergantungan yang terlalu besar pada transfer pusat terbukti menimbulkan risikofiskal yang tinggi.
Kasus Kalimantan Tengah memberikan pelajaran penting bagi Indonesia.
