Ketika dana sebesar itu hilang dari struktur pendapat daerah, kemampuan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan otomatis ikut melemah.
Ironisnya, pemangkasan tersebut terjadi ketika aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam masih berlangsung kuat.
Perkebunan sawit tetap berproduksi, batu bara tetap dikirim kepasar ekspor, dan berbagai komoditas primer tetap menghasilkan devisa bagi negara.
Dengan kata lain, sumber daya alam Kalimantan Tengah tetap bekerja untukperekonomian nasional, tetapi manfaat fiskalnya semakin kecildirasakan oleh daerah penghasil.
Data Kementerian Keuangan memperlihatkan kondisi yang mengkhawatirkan.
Hingga Maret 2026, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Tengah mengalami kontraksi17,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyebab utamanya adalah kontraksi Dana Bagi Hasil yang mencapai 73,08 persen secara tahunan.
Bahkan beberapa daerah tidakmemperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun berjalan.
Kondisi tersebut secara langsung menekankemampuan fiskal daerah penghasil.
Ketika dana sebesar itu hilang dari struktur pendapat daerah, kemampuan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan otomatis ikut melemah.
Ironisnya, pemangkasan tersebut terjadi ketika aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam masih berlangsung kuat.
Perkebunan sawit tetap berproduksi, batu bara tetap dikirim kepasar ekspor, dan berbagai komoditas primer tetap menghasilkan devisa bagi negara.
Dengan kata lain, sumber daya alam Kalimantan Tengah tetap bekerja untukperekonomian nasional, tetapi manfaat fiskalnya semakin kecildirasakan oleh daerah penghasil.
Data Kementerian Keuangan memperlihatkan kondisi yang mengkhawatirkan.
Hingga Maret 2026, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Tengah mengalami kontraksi17,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyebab utamanya adalah kontraksi Dana Bagi Hasil yang mencapai 73,08 persen secara tahunan.
Bahkan beberapa daerah tidakmemperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun berjalan.
Kondisi tersebut secara langsung menekankemampuan fiskal daerah penghasil.
