Sawit dan tambang menghasilkan triliunan rupiah, namun APBD Kalimantan Tengah justru menyusut akibat anjloknya Dana Bagi Hasil, memperlihatkan paradoks daerah kaya sumber daya tetapi lemah secara fiskal.
Pemprov Kalteng mendorong transformasi tambang tanpa izin menjadi legal dan terproteksi, sekaligus memastikan praktik pertambangan tetap ramah lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal.
Aktivitas pertambangan tanpa izin, yang dilakukan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, berujung pada proses hukum setelah perusahaan dinilai mengabaikan berbagai peringatan dari pem
Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya, Kalimantan Tengah melalui Wakil Bupati, Rahmanto Muhidin melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka mengkaji upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) se
Kasus dugaan penyalahgunaan perizinan ekspor komoditas tambang zircon yang mencuat di Kalimantan Tengah (Kalteng)Â memunculkan pertanyaan serius tentang tata kelola pertambangan dan perdagangan minera
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyatakan pembahasan Raperda Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) akan dilanjutkan usai Iduladha 1446 Hijriah.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Noor Fazariah Kamayanti menyoroti tragedi longsor yang menimpa para pekerja tambang di Desa Marapit, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)Â Provinsi Kalteng tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan ke DPRD Kalteng saat rapat paripurna, Jumat (7/3/2025).
Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kini berpeluang mengelola lahan pertambangan setelah Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) disahkan.
Dalam upaya memperkuat koordinasi dan pemanfaatan ruang yang optimal, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan, Bahrun Abbas, memimpin rapat konsolidasi terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kabupaten Seruyan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Mukhtarudin mendorong agar program hilirisasi industri di tanah air tetap dilanjutkan, mesti dinyatakan kalah melawan Uni Eropa (UE) atas gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Perusahaan penambangan batubara PT Batuah Energi Prima telah menjadi korban tuduhan mafia kepailitan. Akibatnya, PT Batuah Energi Prima yang memiliki ijin penambangan di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, saat ini tidak bisa menjalankan aktivitasnya.
Viral beredarnya rekaman video aksi  masyarakat yang masuk ke wilayah PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya yang sempat mengundang reaksi petugas keamanan (Selasa 1/11/2022) lalu, mendapat sorotan Anggota DPRD Kalteng, Henry M. Yoseph.
