Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa'i meminta pemerintah desa mengelola anggaran secara cermat dan akuntabel di tengah penurunan kemampuan fiskal daerah.
Sawit dan tambang menghasilkan triliunan rupiah, namun APBD Kalimantan Tengah justru menyusut akibat anjloknya Dana Bagi Hasil, memperlihatkan paradoks daerah kaya sumber daya tetapi lemah secara fiskal.
Pemprov Kalteng memastikan gaji dan tunjangan PPPK tetap aman. Belanja pegawai yang masih 27 persen dari APBD membuat tidak ada rencana pemangkasan hak aparatur.
Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menegaskan penyusunan RKPD 2027 harus rasional, adaptif, dan selaras kebijakan nasional di tengah dinamika global dan tantangan fiskal.
Tahun anggaran 2026 menjadi babak ujian berat bagi keuangan daerah di seluruh Indonesia, setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) hampir 30 persen.
