Sawit dan tambang menghasilkan triliunan rupiah, namun APBD Kalimantan Tengah justru menyusut akibat anjloknya Dana Bagi Hasil, memperlihatkan paradoks daerah kaya sumber daya tetapi lemah secara fiskal.
Hingga saat ini, dana bagi hasil (DBH) yang telah diterima Pemprov Kalteng baru sekitar Rp335 miliar dari total sekitar Rp800 miliar yang menjadi hak daerah
Wagub Kalteng H. Edy Pratowo berharap agar pemerintah pusat dapat menerapkan sistem pembagian dana bagi hasil yang lebih proporsional antara pusat dan daerah.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menegaskan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam (SDA) tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan hitung-hitungan nominal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menunjukkan komitmen aktif dalam mendorong optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agustin Teras Narang, mengungkapkan rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor perkebunan kelapa sawit untuk mendukung peningkatan infrastruktur di daerah ini. Tahun ini ada beberapa paket perbaikan jalan bersumber dari dana tersebut.
Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor. Terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk kemajuan wilayah ini. Salah satu dana yang digadang-gadang sangat bermanfaat adalah melalui Dana Bagi Hasil (DBH)
