Oleh : Dr. Miar, SE., M.Si., CERA
IRONI fiskal sedang terjadi di berbagai daerah penghasil sumber daya alam (SDA) di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah.
Di tengah melimpahnya hasil perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, banyak pemerintah daerah justru menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat.
Defisit anggaran membesar, ruang pembangunan menyempit, dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat semakin menjadi persoalan struktural yang sulit diatasi.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa daerah yang kaya sumber daya justru mengalami kesulitan keuangan?
Salah satu penyebab utama adalah menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) SDA yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan daerah.
Bagi provinsi seperti Kalimantan Tengah, DBH memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Ketika alokasi DBH menurun, dampaknya langsung terasa pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD).
Sementara itu, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup kekurangan penerimaan masih relatif terbatas.
Banyak kabupaten dan kota belum memiliki basis ekonomi yang cukup kuat untuk menghasilkan PAD dalam jumlah besar. Akibatnya, ketika transfer dari pusat berkurang, daerah tidak memiliki sumber pendapatan alternatif yang memadai.
