Kondisi ini tercermin dari meningkatnya tekanan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu indikator yang paling mencolok adalah meningkatnya proporsi belanja pegawai. Berdasarkan kebijakan nasional, porsi belanja pegawai idealnya tidak melebihi 30 persen dari total APBD agar tersedia ruang yang cukup bagi belanja pembangunan dan pelayanan publik.
Namun dalam praktiknya, banyak daerah kini mengalokasikan lebih dari 50 persen APBD untuk belanja pegawai.
Ketika sebagian besar anggaran terserap untuk membiayai aparatur, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi semakin terbatas.
Akibatnya, kualitas pelayanan publik sulit ditingkatkan, sementara kebutuhan masyarakat terus bertambah.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan lingkaran ketergantungan fiskal. Daerah semakin bergantung pada transfer pusat, tetapi kapasitas fiskalnya tidak berkembang.
Di sisi lain, pembangunan ekonomi daerah berjalan lambat sehingga kemampuan menghasilkan PAD juga tidak meningkat secara signifikan.
Karena itu, diperlukan langkah cepat dan strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Salah satu solusi yang paling realistis adalah mengembalikan proporsi Dana Bagi Hasil SDA secara lebih adil kepada daerah penghasil.
Prinsip ini sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal dan amanat konstitusi yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara adil dan proporsional.
Daerah penghasil SDA menanggung berbagai konsekuensi dari aktivitas ekonomi ekstraktif, mulai dari tekanan terhadap lingkungan, kebutuhan infrastruktur yang lebih besar, hingga berbagai biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat setempat.
