Ketua Komisi III Sigit Widodo menyebut evaluasi data terus dilakukan secara berkala, sekaligus mendorong sinergi lintas pihak untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama PMII menyoroti pentingnya keadilan agraria dan perlindungan ruang hidup masyarakat dalam momentum Harlah ke-66 PMII.
Pemprov Kalteng hanya menerima DBH sawit sekitar Rp14–15 miliar, dengan 80 persen wajib dialokasikan untuk infrastruktur jalan yang dilalui angkutan sawit.
Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah (APR-KT) mendorong kelonggaran syarat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar tidak membebani masyarakat kecil.
DPRD Kalteng menilai kebijakan work from home (WFH) dapat menjadi solusi untuk menghemat konsumsi BBM, terutama dengan mengurangi mobilitas harian pekerja tanpa mengganggu produktivitas.
Wacana pemberian diskon tarif listrik 50 persen kembali mencuat setelah kebijakan serupa dinilai berhasil menekan beban masyarakat pada awal tahun 2025.
DI tengah krisis iklim, ketimpangan sosial, dan tekanan geopolitik global, transformasi sistem ekonomi menjadi lebih berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
