Ketika Daerah Penghasil Menanggung Beban, tetapi Tidak Menikmati Kemakmuran yang Setara
Oleh: Dr. Miar, S.E., M.Si., CERA
KALIMANTAN Tengah kembali mengingatkan kita pada sebuah paradoks lama dalam pembangunan Indonesia: daerah yang kaya sumber daya alam belum tentu menikmati kemakmuran yang setara.
Di atas tanah yang menghasilkan batu bara, kelapa sawit, hasil hutan, dan berbagai komoditas unggulan lainnya, justru muncul keresahan akibat menyusutnya ruang fiskal daerah.
Awal tahun 2026 menjadi momentum yang menggambarkan paradoks tersebut secara telanjang.
Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kalimantan Tengah turun drastis dari sekitar Rp 2,4 triliun menjadi hanya Rp 504 miliar atau anjlok sekitar 79 persen.
Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam tetap berjalan dan penerimaan negara dari berbagai sektor masih menunjukkan kinerja positif.
Pertanyaannya sederhana: jika kekayaan alam masih menghasilkan nilai ekonomi yang besar, mengapa daerah penghasil justru harus menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat?
Persoalan ini bukan sekadar soal angka transfer dari pusat ke daerah. Ini adalah persoalan keadilan fiskal.
Selama puluhan tahun, daerah penghasil menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Jalan daerah digunakan untuk mobilitas hasil tambang dan perkebunan. Lingkungan menghadapi tekanan eksploitasi.
Risiko kebakaran hutan dan lahan, pencemaran, hingga kerusakan infrastruktur menjadi konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Namun ketika hasil kekayaan alam tersebut dibagikan kembali, daerah sering kali memperoleh bagian yang tidak sebanding dengan kontribusi maupun beban yang ditanggung.
