Pemprov Kalteng menggandeng KKP untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perikanan, termasuk penanganan pelanggaran, pertukaran data, dan penguatan kapasitas SDM.
Pemprov Kalteng mendorong transformasi tambang tanpa izin menjadi legal dan terproteksi, sekaligus memastikan praktik pertambangan tetap ramah lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan dukungan penuh terhadap penertiban kawasan hutan oleh pemerintah pusat sebagai upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam.
Pemprov Kalteng mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat daerah.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, kembali menyoroti persoalan ketidakadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam (SDA).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bidang sumber daya alam dan perekonomian, Sudarsono. Meminta kepada pemerintah daerah, agar dapat mengembangkan banyak konsep dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA).